Rupiah Undervalued Bertahun-tahun, Rupiah Justru Kian Terpuruk!

DI LAYAR  monitor terpampang angka yang membuat ruangan terdiam: Rp17.300 per dolar AS.

Sebagian wajah terlihat tegang. Sebagian lain berusaha tetap tenang. Lalu, seperti yang sudah berulang kali terdengar selama lebih dari satu dekade, muncul satu kalimat yang terasa akrab:

“Rupiah masih undervalued.”

Kalimat ini bukan hal baru. Ia terus diucapkan dalam berbagai situasi: saat gejolak global, ketika pandemi melanda, bahkan saat pasar relatif tenang. Setiap kali rupiah melemah, narasi yang sama kembali dimunculkan.

Mengapa cerita ini terus berulang? Ketika pasar bergejolak, modal asing keluar, dan rupiah tertekan, penjelasan yang muncul nyaris selalu seragam: ini akibat faktor eksternal, fundamental ekonomi Indonesia kuat, dan rupiah berada di bawah nilai wajarnya.

Masyarakat pun diminta percaya bahwa pelemahan rupiah hanya bersifat sementara.

Namun waktu terus berjalan. Tahun berganti, episode berganti, tetapi naskahnya tetap sama. Dari 2015, 2018, 2020, hingga 2026—saat rupiah kembali tertekan—narasi undervalued tak pernah absen.

Tetapi faktanya, rupiah justru terus mengalami depresiasi selama lebih dari satu dekade.

Karena itu, pertanyaan kritis patut diajukan: apakah rupiah benar undervalued, atau justru kita keliru memahami nilai wajarnya?

Di satu sisi, indikator makro terlihat meyakinkan: inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi relatif stabil, dan sistem keuangan terjaga.

Namun di sisi lain, realitas ekonomi menunjukkan persoalan yang lebih mendasar. Cadangan devisa banyak ditopang utang. Investasi asing masuk, tetapi hasil investasinya—dividen dan bunga—mengalir keluar dalam jumlah besar. Struktur ekonomi melemah, ditandai deindustrialisasi dini dan ketergantungan pada arus modal asing jangka pendek.

Pola ini terus berulang dan mencerminkan fundamental ekonomi yang sesungguhnya.

Karena itu, narasi “rupiah undervalued” secara substansi telah kehilangan pijakan analitis yang objektif. Ia berubah menjadi alat komunikasi untuk menenangkan pasar, memberi sinyal optimisme, dan meredam kepanikan.

Masalahnya, narasi menjadi problematis ketika terus diulang tanpa disertai perubahan nyata.

Ibarat seorang dokter yang setiap kali berkata kepada pasiennya, “Kondisi Anda sebenarnya baik, ini hanya faktor eksternal.”

Padahal pasien tersebut terus bolak-balik ke rumah sakit, bahkan kesehatannya kian memburuk.

Pada titik tertentu, pertanyaannya bukan lagi soal kondisi pasien, melainkan kredibilitas diagnosisnya.

Begitu pula dengan rupiah. Jika sejak 2014 selalu disebut undervalued, sementara trennya terus melemah dari sekitar Rp12.000 menjadi Rp17.000 per dolar AS, maka wajar jika publik bertanya: apakah depresiasi ini semata akibat faktor global, atau justru mencerminkan persoalan struktural di dalam negeri?

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana jika rupiah bukan undervalued, melainkan sedang mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya?

Fakta tidak akan berubah hanya karena narasi terus diulang.

Bank sentral tidak dapat membangun kepercayaan publik hanya dengan pernyataan optimistis. Kepercayaan lahir dari kebijakan yang mampu memperbaiki fundamental ekonomi secara nyata.

Jika istilah “rupiah undervalued” terus dipakai selama lebih dari satu dekade tanpa hasil yang terlihat, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya nilai wajar rupiah, tetapi juga cara memahami fundamental ekonomi itu sendiri.