Ada berita yang mesti segera mendapatkan respon kebijakan dari kementrian pendidikan dan pendidikan tinggi.
Dikabarkan sebanyak 60.000 tamatan SMA dan sederajat yang lolos masuk PT, besar kemungkinan mereka tidak jadi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan pada Universitas. Mereka tidak mendaftar, sekalipun tersedia kursi dan eligible secara persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Alasan utama adalah tidak sanggup membiayai pendidikan, sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh masing masing PT penerima.
Bisa jadi alasan utama tentang biaya masih masuk akal, untuk sebagian besar kelompok masyarakat, apalagi mereka berasal dari keluarga berpenghasilan menengah dan rendah.
Universitas telah Dijadikan Kantong Pemasukan Negara
Di PT negeri saat ini harga bangku kuliah, baik uang pangkal masuk dan SPP semesteran serta 'out of pocket money" bulanan berkisar dari yang rendah, kisaran Rp 1 juta rupiah sampai Rp ratusan juta Rupiah untuk uang pembangunan semesteran.
Sekolah-sekolah berasal dari sekolah Agama, seperti UIN, menawarkan biaya kuliah rendah dan praktis tidak diperlukan seleksi masuk dengan mutu seadanya. Sementara PT negeri, apalagi untuk jurusan jurusan Kedokteran dan Teknik beban semesteran mahasiswa masih jauh dari kesanggupan keluarga miskin dan sedang.
Mengingat alokasi anggaran PT dari negara semakin kencang, diam-diam PT merupakan pendatang baru sebagai sumber pemasukan negara. Sepertinya PT di tempat kita sudah hampir mendekati pasar bebas. Ini terlihat dari biaya yang dibebankan ke masyarakat jika ingin memasuki pendidikan tinggi.
Swasta saja dimana menanggung gaji pokok dosen tetap dan gaji mengajar masih sanggup menetapkan SPP separo dari penetapan SPP PT negeri per semesteran di lokasi-lokasi ibukota Propinsi. Sementara PTN, baik Satgas maupun PTNBH, telah menetapkan SPP semesteran dan biaya pembangunan menggunung. Kalaupun masyarakat sanggup, mereka memperolehnya dengan berhutang.
Besarnya beban yang ditanggung masyarakat menandakan Indonesia tidak siap untuk mewujudkan generasi emasnya, kendatipun ada upaya melalui program beasiswa, baik bidik misi, prestasi dan jenis beasiswa lainnya, itupun lebih mengkover biaya minimum agar mahasiswa bisa bertahan tetap di bangku kuliah.
Sedotan MBG
Sedotan MBG jelas berimplikasi pada migrasi dana, dari sektor-sektor yang selama ini mulai asyik dalam memerankan peranannya, sekarang sudah mulai menciut.
Pemda-pemda sekarang mulai komplain dan menjerit karena besarnya pemotongan dengan dalih presiden melakukan efisiensi. Program pembangunan desa juga kena sliding anggarannya.
Apa hubungannya dengan rendahnya daya beli masyarakat terhadap pendidikan tinggi? Jelas anggaran MBG menyedot anggaran pendidikan mulai TK sampai pendidikan tinggi.
Anggaran negara banyak yang dikorupsi pada program MBG, dan jenis lainnya menandakan bahwa sedotan anggaran untuk program utama pemerintah telah memperburuk alokasi pembiayaan untuk mutu pendidikan, termasuk masalah rendahnya gaji dosen turut menerima konsekwensi dari program MBG yang paling buruk dalam sejarah kebijakan publik.
Bisa Prioritas Mutu
Pendidikan tinggi jelas akan menghasilkan eksternalitas kemajuan bangsa. Namun mesti disiapkan dengan mutu lebih baik yang sesuai dengan keperluan hidupnya masa depan negara dan bangsa. Mutu laboratorium, mutu dosen, sejalan dengan penyiapan untuk mendiri bangsa ini dalam jangka panjang.
Anak muda terbaik yang ingin melanjutkan pendidikan mesti lebih diberi kesempatan lewat beasiswa berbagai jenis, namun disesuaikan dengan prioritas bidang oleh negara. Jurusan STEM, Bisnis dan Teknologi perlu lebih dipastikan relevan dengan pengembangan ekonomi lokal. Mahasiswa yang memilih bidang bidang yang mendukung pencapaian kemandirian bangsa bisa disediakan beasiswa oleh negara.
Beasiswa seperti untuk magang kerja dan magang usaha masih relevan disediakan, khususnya untuk jenis magang yang semakin siap pesertanya untuk masuk ke dunia kerja mandiri, dan tidak tertutup juga beasiswa persiapan untuk masuk 'middle skills job' yang banyak terbuka di berbagai negara.
