Angkatan kerja terdidik yang menganggur tak hanya menunjukkan lesunya sektor bisnis dan industri. Fenomena ini juga mempertegas perubahan lanskap dunia kerja yang semakin cepat, terutama akibat perkembangan teknologi, otomatisasi, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI (artificial intelligence).
Sektor bisnis dan industri sedang beradaptasi dengan perubahan proses produksi, tata niaga hingga distribusi. Perubahan ini sekaligus menjadi tantangan bagi negara untuk menyiapkan angkatan kerja yang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja baru.
Perubahan lanskap dunia kerja sebenarnya bukan hal baru. Setiap orang mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena teknologi terus mengubah cara orang bekerja, kesadaran untuk beradaptasi harus terus dibangun. Adaptasi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah meningkatkan keterampilan agar sejalan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
Dalam konteks itu, fenomena jutaan sarjana yang masih menganggur menjadi perhatian serius. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada Mei 2026 mencatat pengangguran dengan latar pendidikan diploma (D4) hingga sarjana (S1, S2, S3) mencapai 1,03 juta orang atau 6,09 persen dari total angkatan kerja berpendidikan tinggi.
Angka itu sejalan dengan data BPS Februari 2025. Dari total 7,28 juta penganggur di Indonesia, sebanyak 1.010.652 orang merupakan penganggur terdidik dengan jenjang pendidikan D4 hingga doktoral (S3).
Jutaan sarjana tersebut kini menjadi bagian dari gelombang pencari kerja muda. Persaingan pun semakin ketat karena pasar kerja turut dipenuhi pekerja muda yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Satu posisi kerja bahkan bisa diperebutkan ratusan hingga ribuan pelamar.
Tingginya jumlah sarjana yang menganggur tentu memprihatinkan. Salah satu faktor utamanya adalah lesunya sektor bisnis dan industri yang turut mencerminkan kondisi perekonomian nasional. Pelemahan permintaan terjadi seiring menurunnya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.
Permintaan terhadap produk industri dalam negeri, termasuk manufaktur, juga terus tertekan karena pasar domestik dibanjiri produk impor yang masuk secara ilegal atau melalui penyelundupan.
Namun, lesunya sektor bisnis dan industri bukan satu-satunya persoalan. Perubahan lanskap dunia kerja akibat otomatisasi dan AI juga berpotensi membuat sebagian tenaga kerja semakin sulit terserap.
Dunia kerja yang dulu sangat bergantung pada kehadiran fisik, pola kerja konvensional, dan ruang kantor kini berubah. Otomatisasi dan AI memungkinkan pekerjaan dilakukan dari jarak jauh, termasuk melalui rapat daring. Kebutuhan terhadap gedung dan ruang kantor pun perlahan berubah.
Diakui atau tidak, otomatisasi dan AI mulai mengurangi kebutuhan terhadap tenaga dan pekerjaan manusia untuk sejumlah fungsi. Teknologi memang belum sepenuhnya menggantikan manusia, tetapi sejumlah pekerjaan administratif dasar dan entri data sudah banyak dialihkan ke sistem otomatis.
Layanan pelanggan juga mulai mengandalkan chatbot pintar. Di pabrik, sejumlah pekerjaan mulai dilakukan mesin dan robot. Bahkan fungsi kasir di sejumlah tempat telah beralih ke sistem otomatis. Perubahan itu sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.
Karena itu, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) dengan kebutuhan dunia kerja. Sektor bisnis dan industri, termasuk pemerintahan, mulai menggunakan AI dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi.
AI kini dimanfaatkan untuk mempercepat analisis data, menerjemahkan bahasa hingga menyusun draf. Kondisi ini menunjukkan bahwa dunia kerja tidak sekadar berubah, tetapi juga menuntut kemampuan baru.
Maka, dinamika kerja di sektor bisnis, industri maupun pemerintahan mau tidak mau mulai bergerak mengikuti otomatisasi dan penerapan AI. Konsekuensinya, kebutuhan terhadap kualifikasi pekerja ikut berubah. Keterampilan yang dibutuhkan saat ini tak lagi sama dengan era sebelumnya.
Meluasnya penggunaan AI dan otomatisasi justru membuka kebutuhan baru terhadap tenaga kerja yang mampu menguasai teknologi. Laporan World Economic Forum menyebut AI memang mengubah cara kerja lama, tetapi pada saat yang sama menciptakan jutaan peluang pekerjaan baru bagi mereka yang mau beradaptasi.
Permintaan terhadap ahli AI dan data terus meningkat. Di sisi lain, peran manusia bergeser ke pekerjaan yang lebih strategis dan kreatif. Kolaborasi manusia dan mesin bahkan diyakini dapat meningkatkan produktivitas.
Kebutuhan itu juga terlihat di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkirakan Indonesia membutuhkan 12 juta talenta digital hingga 2030, naik dari proyeksi sebelumnya sebanyak 9 juta. Lonjakan kebutuhan tersebut dipicu cepatnya adopsi AI.
Karena itu, pemenuhan talenta digital perlu lebih diarahkan pada bidang AI yang permintaannya tinggi, disusul keamanan siber, cloud computing, dan analisis data.
Namun, memenuhi kebutuhan tersebut bukan perkara mudah. Kemkomdigi menyebut kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan talenta digital justru terus melebar setiap tahun. Kebutuhan talenta AI dan keamanan siber saat ini baru terpenuhi sekitar 30 persen.
Karena itu, percepatan pelatihan melalui industri dan perguruan tinggi menjadi mendesak. Rekomendasi ini patut didukung karena kesiapan generasi muda menghadapi perubahan teknologi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dunia pendidikan, industri, dan keluarga.
Dari total populasi Indonesia yang 290,1 juta per semester I-2026, jumlah komunitas orang muda, yakni Generasi Z dan Milenial , mencapai lebih dari 49 persen. Menurut data kependudukan terbaru, jumlah Generasi Z mencapai sekitar 25,98 persen hingga 26 persen, sekitar 75,37 juta jiwa, sedangkan Generasi Milenial sekitar 24 persen dari total penduduk.
Masa depan bangsa berada di tangan kedua generasi tersebut. Karena itu, mereka tidak boleh dibiarkan gagap menghadapi perkembangan teknologi yang bergerak semakin cepat.
Pemerintah melalui Kemkomdigi telah menginisiasi Program Digital Talent Scholarship (DTS). Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, utamanya menghadapi era digital dan AI. Hingga awal 2025, program ini telah meluluskan sekitar 572.000 peserta dari total 654.000 peserta.
Tantangannya kini adalah memperluas jangkauan DTS agar lebih banyak generasi muda di berbagai daerah memperoleh akses pelatihan. Teknologi akan terus berubah. Karena itu, generasi muda harus sejak dini diberi ruang dan peluang kesempatan untuk beradaptasi agar mereka kualifaid menghadapi tantangan zaman.
