Tepatkah Penetapan KKB Papua (OPM) Sebagai Organisasi Teroris?

  • Whatsapp
papua-opm-organisasi-teroris

Oleh : Vikri Ricardo dan Karina Widyadhari
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung

Pemberian label teroris bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua dan segala pendukung serta organisasi yang berafiliasi di dalamnya sebagai organisasi teroris (termasuk Organisasi Papua Merdeka atau OPM) kini tak lagi hanya wacana.

Bacaan Lainnya

Dilansir dari berbagai media, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah kini resmi mengategorikan kegiatan KKB Papua dan segala pendukung serta organisasi yang berafiliasi di dalamnya sebagai kelompok teroris pada 29 April 2021.

Pemberian label teroris bagi KKB dan segala pendukung serta organisasi yang berafiliasi di dalamnya itu awalnya disebut oleh Badan Intelijen Negara (BIN) usai Kepala BIN daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur ditembak KKB pada Minggu, 25 April 2021 lalu.

Hal tersebut didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Pelabelan KKB Papua dan segala pendukung serta organisasi yang berafiliasi di dalamnya sebagai organisasi teroris menuai berbagai pendapat pro dan kontra dari para aktivis HAM dan juga ahli hukum.

Lantas sudah tepatkah penyebutan KKB Papua dan segala pendukung serta organisasi yang berafiliasi di dalamnya sebagai organisasi teroris? Definisi terorisme berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Berdasarkan definisi terorisme dalam UU Terorisme ini, dapat ditegaskan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam pengertian terorisme adalah tindakan kekerasan yang mempunyai akibat kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal; sasaran tindakan adalah sasaran acak yang tidak ada hubungan langsung dengan pelaku; terakhir, didorong oleh motivasi kepentingan pelaku yang tidak dapat dikhususkan hanya pada motivasi politik saja mengingat (dalam banyak hal) kepentingan non politik seperti keyakinan juga merupakan latar belakangnya (Mustofa 2002: 31).

Situasi atau insiden yang dirumuskan sebagai terorisme ini dapat dikatakan sebagai situasi yang mengancam atau berakibat negatif terhadap hak atas hidup (the right to life), kebebasan (liberty), dan keamanan seseorang (security of person) serta mempunyai implikasi luas bagi keamanan dan perdamaian global (Zen 2002).

Sedangkan istilah separatis atau separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar.

Kesatuan yang dimaksud di sini adalah negara atau bangsa yang merdeka (Sefriani 2003). Gerakan separatisme biasanya dilatarbelakangi karena adanya rasa ketidakadilan, baik dari dari segi ekonomi, etnik, bahkan agama (Putra 2020).

Dari kedua pengertian di atas, dapat dibedakan bahwa tujuan terorisme adalah menyebarkan ketakutan secara meluas, sedangkan separatisme memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu negara atau bangsa yang merdeka. Apabila kita lihat berdasarkan tindakan yang telah dilakukan oleh KKB Papua dan segala pendukung serta organisasi yang berafiliasi di dalamnya serta tujuan yang ingin dicapainya yaitu memisahkan diri dari Indonesia, maka tidaklah tepat untuk mengategorikan KKB Papua sebagai organisasi teroris.

Terlebih lagi, dalam Pasal 5 UU Terorisme sendiri, secara tegas mengecualikan terorisme dari tindak pidana politik.
“Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan”.

Pembatasan tersebut menjadikan berbagai bentuk kejahatan terhadap keamanan negara, seperti makar dan bentuk-bentuk separatisme lainnya yang tentunya bermuatan politik tidak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terorisme (ELSAM 2021). Selain itu, dasar hukum yang lebih tepat digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Bab I KUHP tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Untuk itu, menurut hemat kami, pemerintah seharusnya menimbang kembali penetapan KKB dan segala organisasi yang berafiliasi dengannya sebagai organisasi teroris.  Apalagi dengan adanya penetapan ini dapat memicu semangat dan tujuan baru dari KKB dan organisasi yang terafiliasi untuk tidak hanya mencapai kemerdekaan, melainkan juga melakukan teror terhadap masyarakat sipil di tanah Papua sesuai dengan tujuan teroris yang seharusnya.

 

Pos terkait