Partai Keluarga Cikeas Hambat Pembangunan Demokrasi Indonesia

  • Whatsapp
Partai Keluarga Cikeas Hambat Pembangunan Demokrasi Indonesia
Konferensi pers Partai Demokrat hasil KLB di Hambalang, Bogor, Jawa Barat Kamis (25/3/2021) lalu. [Foto/MI]

Monitorindonesia.com – Juru Bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, M Rahmad mengkritik Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Ibas dalam memimpin partai berlambang mercy itu. Menurutnya, partai Demokrat saat ini mengarah ke tirani.

“Partai yang mengarah tirani, otoriterian dan keluargais yang dilakukan SBY dan AHY harus diakhiri. Ini adalah bencana yang luar biasa bagi pembangunan demokrasi di Indonesia,” kata Rahmad di sela-sela konferensi pers di kawasan wisma atlet, Hambalang, Bogor, yang kini mangkrak pembangunannya pada Kamis (25/3/2021).

Rahmad menyebut Ketua Umum Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Moeldoko berkomitmen menghapus ketentuan yang memberatkan kader partai. Selain itu juga akan memberikan penghargaan kepada kader yang berjasa bagi partai.

Moeldoko juga dikatakannya akan memberikan penghargaan kepada kader yang berjasa kepada partai. Moeldoko juga berkomitmen mengembalikan Demokrat menjadi partai terbuka, demokratis, modern dan santun.

Rahmad menegaskan, pemilihan ketua umum PD dalam KLB Deli Serdang dilakukan dengan demokratis dan terbuka. Begitu jga penetapan Marzuki Alie sebagai ketua Dewan Pembina.

Dia mengungkapkan, dalam KLB itu, anggota Demokrat mengambil sebuah kesepakatan bersama dalam forum tertinggi pengambilan keputusan. Hal itu untuk memenuhi ketentuan konstruksi yuridis dari kondisi partai politik sebagai sebuah persekutuan perdata.
“KLB dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kedaulatan anggota. Jadi KLB Deli Serdang sah secara hukum,” tegasnya.

Kubu Moeldoko berkeyakinan Menteri Hukum dan HAM tidak akan terpengaruh oleh pembangunan opini publik yang menyesatkan. “Kami yakin dan percaya, Bapak Menteri Hukum dan HAM bekerja professional, mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan sekelompok orang yang merusak demokrasi di Indonesia,” demikian Rahmad.[odr]

Pos terkait