PBNU Minta Presiden Jokowi Batalkan Tes TWK KPK

  • Whatsapp
Satgas BLBI yang Dibentuk Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo. [Foto/ Setneg]

Monitorindonesia.com – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tes TWK tersebut dinilai cacat etika moral dan melanggar asasi manusia.

“Pelaksanaan TWK catat etik-moral dan melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945,” kata Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan (Lakpesdam) PBNU, Rumadi dalam keterangannya, Sabtu (8/5/2021).

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu, Lakpesdam-PBNU, mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK. Sebagaimana diketahui, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tak lulus TWK sebagai syarat peralihan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rumadi meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengembalikan TWK untuk calon ASN sebagai uji nasionalisme dan komitmen bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga bukan sebagai screening dan Litsus zaman Orde.

Dia juga meminta agar Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk mengusut dugaan pelanggaran hak-hak pribadi, pelecehan seksual, rasisme dan pelanggaran yang lain yang dilakukan pewawancara kepada pegawai KPK yang diwawancarai.

“Kami juga mengajak kepada masyarakat sipil untuk terus mengawal dan menguatkan KPK dengan cara menjaga independensinya dari pengaruh-pengaruh eksternal yang bertujuan melemahkan dan melumpuhkan KPK, baik secara cepat maupun lambat,” tandasnya.[man]

Pos terkait