Pegawai KPK Bongkar “Dosa” Firli Cs

  • Whatsapp
Pegawai KPK Bongkar "Dosa" Firli Cs
Gedung KPK Jakarta.[dok]

Monitorindonesia.com – Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tak lolos seleksi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ala BKN melaporkan pimpinan KPK ke Ombudsman RI. Sejumlah ‘dosa’ Ketua KPK Firli Bahuri Cs yang disampaikan dalam aduan dugaan maladministrasi.

Dalam laporannya, para pegawai menilai tes TWK yang diselenggarakan pada Maret 2021 dan diumumkan pada 7 Mei 2021 tersebut sarat pelanggaran hukum dan undang-undang, sehingga merugikan hak 75 pegawai KPK dan agenda pemberantasan korupsi.

Hal ini mengingat pegawai-pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos adalah pegawai-pegawai yang jujur dan berprestasi serta integritasnya teruji selama ini.

“Pengaduan kami diterima oleh Ketua Ombudsman dan dua komisioner Ombudsman,” ujar perwakilan pegawai KPK yang juga Direktur Nonaktif PJKAKI KPK Sujanarko Rabu (19/5/2021).

Sujanarko mengungkap sejumlah poin dalam pelaporan tersebut. Dia mengatakan, pimpinan KPK menambahkan metode alih status pegawai KPK, bukan hanya melalui pengangkatan tetapi juga melalui pengujian.

Padahal, kedua hal tersebut bertolak belakang dan masing-masing metode memiliki implikasi hukum dan anggaran yang berbeda. Selain itu, Pasal 20 Ayat (1) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak merinci metode pengujian tes wawasan kebangsaan sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

“Pimpinan KPK juga membuat sendiri kewenangan untuk menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan yang tidak diatur dam UU Nomor 5 Tahu 2014 tentang ASN dan UU 19 Tahun 2019 tentang KPK serta PP 41 Tahun 2020 tentang Alih Status Pegawai KPK,” katanya.

Sujanarko mengatakan, pimpinan KPK melibatkan lembaga lainnya, melaksanakan TWK untuk tujuan selain alih status pegawai KPK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor41 Tahun 2020 dan Pasal 18 dan 19 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021.

Kemudian, pimpinan KPK menggunakan metode pengujian melalui TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK, padahal tidak ada ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang menyatakan demikian. Selain itu, pegawai KPK membuat dan menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan setelah pekerjaan selesai.

“Pimpinan KPK pun menambahkan sendiri konsekuensi dari tes wawasan kebangsaan sehingga melampaui kewenangannya. Bertentangan dengan putusan MK Nomor 70/PUU-XVUU/2019,” katanya.

Atas dasar poin-poin itu, kata Sujanarko, tim advokasi dan pegawai KPK meminta Ombudsman memeriksa ketua dan pimpinan KPK lainnya atas kebijakan TWK yang bertentangan dengan UUD 1945, UU Ombudsman, UU Pelayanan Publik, UU ASN dan UU KPK.

Tim advokasi dan pegawai juga meminta Ombudsman menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang menyatakan ketua dan pimpinan KPK terbukti melakukan maladministrasi.

“Mengeluarkan rekomendasi agar pegawai-pegawai KPK dipekerjakan kembali pada posisi semula dan memberikan sanksi bagi Firli Bahuri dan kawan-kawan dalam hal KPK tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman RI tersebut,” katanya.[Lin]

Pos terkait