Pejabat Mundur, DPRD DKI Minta Anies Batasi Kewenangan TGUPP

  • Whatsapp
Pejabat Mundur, DPRD DKI Minta Anies Batasi Kewenangan TGUPP

Monitorindonesia.com – Sebanyak tujuh pejabat mengundurkan diri di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu tidak hanya menjadi sorotan publik namun membuat kalangan dewan angkat bicara.

Pejabat DKI yang baru-baru ini mengundurkan diri yaitu Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Pujiono lantaran tidak sanggup memenuhi target yang diberikan Anies.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai hal itu disebabkan adanya peran TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) yang terlalu sentral. Akibatnya, kata Gembong, membuat pejabat tidak betah menjalankan pekerjaannya.

“Ada tangan-tangan yang terlalu dominan di balik peran Anies sebagai Gubernur. Dalam hal ini, saya melihat peran TGUPP terlalu sentral sehingga membuat pejabat merasa risih. Makanya akhirnya memilih mundur dari jabatannya,” kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin (24/5/2021).

Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, Gembong khawatir akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan Anies. Target pembangunan seperti yang disepakati i dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) tidak tercapai.

“Maka saya sarankan agar Pak Anies segera membatasi kewenangan dari TGUPP. Dengan begitu, Pejabat bisa bekerja dengan sepenuh hati dalam mencapai target yang diinstruksikan,” ujar Gembong.

Gembong melannutkan, dengan memberi kewenangan tanpa campur tangan dari pihak lain, target yang diberikan Anies akan tercapai. Sehingga dampaknya pelayanan publik akan menjadi lebih maksimal. “Kalau pejabat happy menjalankan tugasnya, target kerja akan terpenuhi dan hal itu berimbas semakin membaik pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Gembong juga meyakini alasan pejabat mengundurkan diri antaran tidak mencapai target hanya formalitas. Sebab, Masih kata Gembong, pejabat tersebut bukan pegawai baru yang bekerja di lingkungan pemerintah DKI. Mereka sudah memahami betul program-program yang akan dijalankan di bidangnya masing-masing.

“Mereka (pejabat mundur) sebetulnya sudah paham pekerjaan di bidang yang dipimpinnya. Kan bukan orang baru, secara garis besar pasti sudah menguasai. Jadi saya kira alasan karena target pekerjaan bukan alasan utama,” beber Anggota Komisi A DPRD DKI itu.

Sebelumnya Sekda DKI Marullah Matali membantah peran TGUPP menjadi penyebab Pejabat memilih mengundurkan diri. “Tidak ada urusan dengan TGUPP. Dari dulu juga sudah ada pejabat yang dipertahankan dan dicopot. Bedanya di era Gubernur Anies, ada alasan kinerja dan target tidak tercapai,” kata Marullah.

Tujuh pejabat yang mengundurkan diri di era kepemimpinan Anies diantaranya yaitu

1. Pujiono dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Kepala BPAD DKI efektif per 17 Mei 2021.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tsani Annafari. Tsani Annafari mengundurkan diri dari jabatannya pada pertengahan Februari lalu.
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo. Subejo mengundurkan diri dari jabatannya pada Februari 2020 lalu.
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Kelik Indriyanto. Kelik mengundurkan diri pada Februari 2020 silam.
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Juanedi. Edy mundur pada November 2019 silam.
6. Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra. Tidak lama setelah Edy, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengundurkan diri pada November 2019 silam.
7. Wagub DKI Sandiaga Uno. Sandiaga Uno yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mengundurkan diri pada 27 Agustus 2018 silam. (Zat)

Pos terkait