Pelanggaran Tata Ruang Marak di Jagakarsa, Anies Diminta Bertindak

  • Whatsapp
masa-lebaran-tempat-wisata dki-dibuka
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. [Ist]

Monitorindonesia.com-Pembangunan di Kawasan Jagakarsa Jakarta Selatan terkesan liar. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), sebagai acuan dalam membangun, diduga tidak dipedomani. Pembangunan disinyalir suka-suka pengembang, jauh dari ketentuan perizinan yang diberikan.

Dilain pihak, Pejabat terkait dalam pengawasan, bertindak cari aman. Melakukan saksi administrasi/segel, hanya menjelang pembangunan selesai. Dengan harapan, saat Surat Perintah Bongkar (SPB) keluar, bangunan sudah ditempati. Sebuah modus rapi, terencana dan terkoordinir.

Bacaan Lainnya

Pembangunan Kluster di Jalan Batu Belah Jagakarsa, contoh pelanggaran pembangunan yang terjadi. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RDTR dan PZ, kawasan ini hanya boleh dibangun 30% saja dari luas lahan/persil. Faktanya, nrayis 80% lahan dibangun oleh pengembang. Bahkan yang lebih miris, izin sebagian besar bangunan diduga palsu.

“Jumlah bangunan di Jalan Batu Belah ada sekitar 25. Izin yang diberikan hanya untuk 5 unit rumah saja. Izin untuk 20 rumah lainnya, patut diduga palsu,” ujar Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Tata Ruang Jakarta (AMPERA JAKARTA) Syuhada kepada monitorindonesia.com.

Atas dugaan izin palsu tersebut, Plt Walikota Jakarta Selatan, Isnawa Adji dan Kepala Sektor Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan (CITATA) Kecamatan Jagakarsa Budiono, ketika dikonfirmasi lewat whatsAap, keduanya tidak membalas.
Pengamatan monitorindonesia, bangunan klaster di jalan Batu Belah telah mencapai 70 %. Namun tidak mendapat tindakan dari jajaran Walikota Jakarta Selatan.
“Gubernur Anies Baswedan, jangan duduk saja. Penindakan bangunan tersebut, bagian dari mencegah Jakarta dari terjangan banjir. Jangan hanya sibuk membahas sumur resapan saja,” tambah Syuhada. (MI)

Pos terkait