Pemeras Walikota Tanjungbalai Layak Dihukum Mati

  • Whatsapp
Pemeras Walikota Tanjungbalai Layak Dihukum Mati

Jakarta, Monitorindonesia.com – Erwin Syahfutra Politisi muda meminta agar penegakan hukum terhadap penyidik KPK yang mencoreng nama baik Komisi antirasuah itu dijatuhi hukuman mati.

Menurut Erwin, Kasus dugaan pemerasan Rp 1,5 miliar yg dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri terhadap Walikota Tanjungbalai tidak hanya memalukan, tapi juga menjadi fenomena baru bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga antirasuha tersebut.

“Bagaimana pun, Kasus dugaan pemerasan ini tidak boleh ditolerir. Jika terbukti pelakunya harus dijatuhi hukuman mati. Sebab apa yg dilakukan oknum polisi yang berinisial SR berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh,” ucap Erwin.

Namun dengan adanya kasus dugaan pemerasan terhadap Walikota Tanjungbalai ini publik pun akan dengan gampang menuding bahwa KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun kejaksaan.

“Ia kalau kita biar begini KPK, Bubarkan saja,” katanya.

Erwin juga meminta kepada KPK agar memamerkan ke publik terduga pelaku pemerasan dan juga dikenakan rompi oranye dan dipajang di depan media massa. Agar publik tahu persis penyidik KPK yang diduga menjadi pemeras tersebut dan publik percaya kalau KPK itu tidak pandang bulu.

“Saya juga meminta Kepada KPK, Pamerkan ke Publik Pelaku Pemeras Walikota Tanjungbalai itu dengan memakai rompi orange agarmasyarakat percaya kalau KPK tidak tebang pilih dalam menegakkkan hukum,” kata mantan Balon Walikota Tanjung Balai itu.

Sebagaimana di Ketahui, masyarakat mulai kurang percaya kepada KPK disebabkan karena sebulan belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi diterpa tiga skandal sekaligus. Skandal pertama, seorang pegawai KPK berinisial IGAS dipecat oleh Dewan Pengawas karena terbukti mencuri emas seberat 1,9 kilogram dari gudang barang bukti komisi antirasuah. Kedua, rencana penggeledahan KPK ke PT Jhonlin Baratama diduga bocor sehingga penyidik pulang dengan tangan kosong.

Terbaru, seorang penyidik asal kepolisian diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebanyak Rp 1,5 miliar. Berikut adalah deretan skandal yang mengguncang komisi antikorupsi belakangan ini.

1. Pencurian Emas

Dewan Pengawas memecat secara tidak hormat pegawai KPK berinisial IGAS pada 8 April 2021 karena terbukti mencuri emas sitaan dari kasus korupsi seberat 1,9 kilogram. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan mengatakan si pegawai diduga mencuri emas untuk membayar hutang yang menggunung gara-gara rugi main forex.

“Majelis memutuskan yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat yaitu memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean di kantornya, Jakarta, Kamis, 8 April 2021. Selain dipecat, pegawai tersebut juga dilaporkan ke polisi.

2. Penggeledahan Bocor

Penggeledahan KPK di kantor PT Jhonlin Baratama pada 9 April 2021 mengalami kegagalan. Kantor yang berlokasi di Batulicin, Kalimantan Selatan itu kosong begitu tim penyidik sampai ke sana. Dokumen dari kantor perusahaan batu bara itu diduga telah dipindahkan menggunakan truk ke Desa Lalapin, Kotabaru, Kalsel. Ketika penyidik menyambangi desa itu, truk diduga telah dipindahkan beberapa hari sebelumnya. Diduga, informasi tentang penggeledahan itu telah bocor.

Penggeledahan dilakukan KPK di PT Jhonlin dalam penyidikan kasus suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Plt juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mendalami pihak yang diduga menghalangi penyidikan KPK tersebut. “Prinsipnya, siapapun yang sengaja menghalangi penyidikan, kami tak segan terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor. Kami ingatkan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini agar kooperatif,” ucap Ali, Ahad, 11 Apri 2021.

3. Pemerasan

Seorang penyidik kepolisian di KPK diduga minta uang dengan nominal hampir Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya. KPK sedang menelusuri kasus yang diduga melibatkan Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial saat menjabat DPRD.

“Uang itu telah diberikan dengan janji menghentikan kasusnya, padahal kasus terus berjalan bahkan wali kota Tanjungbalai telah menjadi tersangka,” ujar Erwin yang mengetahui kasus ini, Rabu 21 April 2021. Saat ini, KPK sedang mengejar penyidik KPK tersebut untuk menjalani proses hukum.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan telah mendengar kabar tersebut dari pemberitaan media. Dia mengatakan akan memeriksa kebenaran informasi tersebut. Dia menganggap bila benar terjadi, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. “Tentu akan kami proses sesuai prosedur hukum,” ujar dia.[mam]

Pos terkait