Pemerintah Longgarkan Syarat Korporasi Agar Dapat Penjaminan Kredit

  • Whatsapp
Pemerintah Longgarkan Syarat Korporasi Agar Dapat Penjaminan Kredit
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani [sc.cp ig.smindrawati]

Monitorindonesia.com – Pemerintah melalui Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Ini adalah respon kita untuk terus membuat instrumen pemulihan ekonomi tetap relevan dan menjangkau dunia usaha sebanyak mungkin,” ungkap Sri Mulyani  saat menjadi pembicara pada Bali Economic and Investment Forum 2021, Kamis 08/0/2021.

Bacaan Lainnya

Terdapat beberapa perubahan kriteria pada PMK baru ini, yakni meliputi kriteria pelaku usaha korporasi, minimum karyawan, tenor pinjaman dan minimal pinjaman, pembagian cluster dan subsidi pemerintah untuk imbal jasa penjaminan (IJP), restrukturisasi penjaminan dan pinjaman sindikasi, batas akhir penjaminan, sektor prioritas, ketentuan pinjaman, batas pengajuan tagihan IJP, serta rumus IJP.

Adanya relaksasi penjaminan kredit ini merupakan langkah pemerintah menggunakan instrumen fiskal melalui sektor keuangan. Kemenkeu bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk terus memberikan dukungan dari sektor keuangan di dalam mendukung pemulihan ekonomi.

Kehadiran PMK ini diharapkan dapat memberi kenyamanan bagi pelaku usaha dan perbankan.

Pos terkait