Pemerintah Putuskan Pembelajaran Tatap Muka Dibuka Terbatas

  • Whatsapp
Pemerintah Putuskan Pembelajaran Tatap Muka Dibuka Terbatas
Mendikbud Nadiem Makarim.[ist]

Monitorindonesia.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan bahwa sekolah diperkenankan menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. PTM dilakukan setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap.

Hal itu dikatakan Nadiem dalam pengumuman Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19  di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Nadiem, PTM terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh karena rotasi. Orang tua dapat memutuskan anaknya kalau mereka tidak nyaman.

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil dan kantor Kemenag wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan,” jelas dia.

Jika berdasarkan hasil pengawasan terdapat kasus konfirmasi Covid-19, pemerintah wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan.

Nadiem mengatakan, Indonesia sudah tertinggal dari 85 persen negara di Asia Timur dan Asia Pasifik. Ia menjelaskan, pembelajaran jarak jauh berdampak negatif terhadap kesehatan, perkembangan dan mental anak usia pelajar.

Bahkan, kata Nadiem, orang tua juga kesulitan untuk bekerja karena harus mengurus anak disamping muncul tren anak putus sekolah.

“Kita melihat tren-tren yang sangat mengkhawatirkan. Tren anak-anak yang putus sekolah. Kita melihat penurunan capaian pembelajaran, apa lagi di daerah-daerah di mana akses dan kualitas itu tidak tercapai. Jadinya kesenjangan ekonomi bisa menjadi lebih besar,” kata Nadiem.

Nadiem menyebut ada masalah kekerasan domestik akibat pembelajaran jarak jauh. Kesehatan mental dan emosional anak menjadi sangat rentan.

“Jadi kita harus mengambil tindakan yang tegas untuk menghindari agar ini tidak menjadi dampak yang permanen dan satu generasi menjadi terbelakang atau tertahan perkembangannya dan kesehatan mentalnya,” ujarnya.

Nadiem menegaskan,  bahwa pembukaan pembelajaran secara tatap muka di sekolah wajib mendapatkan pengawasan dari pihak-pihak terkait. Pengawasan itu berasal dari Pemerintah pusat dan daerah, serta Kanwil Kemenag wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.[odr]

Pos terkait