Pemerintah Tolak Partai Demokrat Kubu Moeldoko

  • Whatsapp
Pemerintah Tolak Partai Demokrat Kubu Moeldoko
Menkum HAM Yasonna Laoly.[ist]
Monitorindonesia.com – Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit. Penolakan karena pengurus kubu KLB Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko dan Sekjen Jhoni Allen Marbun belum melengkapi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan.
Hal itu disampaikan Menkum HAM Yasonna dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Menurut Yasonna, hasil verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain, perwakilan DPP dan DPC. Kubu Moeldoko belum menyertakan mandat dari Ketua DPD dan DPC.
Yasonna menjelaskan, Kemenkum HAM menerima permohonan pengesahan Partai Demokrat kubu KLB pada 16 Maret 2021. Saat itu, kubu KLB memohon pengesahan perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan.
Setelah diperiksa sesuai Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, Kemkumham melalui surat Ditjen AHU menyampaikan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan.
Namun, hingga batas waktu yang telah ditetapkan, masih terdapat sejumlah dokumen yang belum dilengkapi. Atas dasar itu, Kemkumham atas nama pemerintah menolak permohonan Demokrat kubu KLB.
“Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak,” kata Yasonna.[man]

Pos terkait