Pemprov DKI Godok Sanksi Bagi PNS yang Ogah Naik Jabatan

  • Whatsapp
Pemprov DKI Godok Sanksi Bagi PNS yang Ogah Naik Jabatan

Monitorindonesia.com –  Sebanyak 239 pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak mau mengikuti lelang terbuka jabatan tinggi pratama atau eselon II akan diberikan sanksi. Hal itu disebabkan, mereka yang sudah memenuhi persyaratan untuk naik jabatan itu dianggap tidak mematuhi instruksi pimpinan.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan, pihaknya masih melakukan pembahasan untuk menentukan sanksi yang sesuai pada PNS yang tidak mengikuti arahan atasan.

Bacaan Lainnya

“Tim sedang merumuskan, apakah yang 239 ini akan mendapat sanksi peringatan seperti apa, masih dalam bahasan,” ujar Maria di Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Maria menegaskan, sebagai PNS Yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI wajib mengikuti instruksi dari pimpinan. Jika tidak ingin ikut dalam lelang jabatan eselon II harus memberikan alasan yang kuat seabagai upaya beritikad baik.

“Ya kan kalau PNS dia harus taat apa yang sudah menjadi kewajibannya, termasuk instruksi, kan harus dilaksanakan,” tandas Maria.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengumpulkan 239 PNS di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Anies geram terhadap anak buahnya tersebut lantaran tidak ingin mengikuti instruksi lelang jabatan.

Adapun sebanyak 17 jabatan yang dilelang oleh Pemprov DKI, sebagai berikut:

– Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

– Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

– Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

– Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

– Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

– Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

– Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

– Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

– Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

– Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

– Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

– Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

– Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

– Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

– Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

– Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara (Zat)

#Pemprov DKI
#Pemprov DKI Godok Sanksi Bagi PNS

Pos terkait