DPR Ingatkan: WFH Bukan Jawaban Utama Hemat Energi

Jakarta, MI - Di tengah rencana pemerintah menerapkan program penghematan energi mulai April 2026, kalangan parlemen mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak bersifat parsial dan terburu-buru. Pendekatan yang terlalu sederhana dikhawatirkan justru tidak menyentuh akar persoalan konsumsi energi nasional.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) tidak seharusnya dijadikan solusi tunggal dalam upaya efisiensi energi.

“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” tegas Ratna di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, langkah tersebut terlalu sempit dan berpotensi mengabaikan aspek strategis dalam tata kelola energi nasional. Ia menilai, kebijakan penghematan energi semestinya tidak hanya dibebankan pada pola kerja aparatur sipil negara, melainkan juga menyasar sektor-sektor besar penyumbang konsumsi energi.

Ratna menekankan pentingnya kebijakan yang lebih sistemik, terukur, dan berkeadilan agar dampaknya signifikan.

“Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN. Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik. Itu jauh lebih berdampak,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebijakan WFH memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Dampak terhadap produktivitas kerja, kualitas layanan publik, hingga potensi peningkatan beban listrik rumah tangga harus menjadi pertimbangan matang pemerintah.

Sebagai solusi, Ratna mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih konstruktif, seperti melakukan audit energi nasional secara menyeluruh di sektor publik dan industri, mempercepat transisi menuju energi terbarukan, meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas negara, serta memperkuat transportasi massal guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata bagi negara,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Ia pun menegaskan, DPR  akan terus mengawal agar kebijakan penghematan energi tidak berhenti sebagai langkah jangka pendek, melainkan menjadi bagian dari transformasi energi nasional yang berkelanjutan.