Jakarta, MI — Komisi X DPR meminta pemerintah tidak gegabah dalam memperbarui buku pelajaran nasional. Evaluasi harus menyentuh kualitas materi, isi, hingga fisik buku, dengan melibatkan pakar pendidikan dan membuka ruang uji publik.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan pembaruan buku pelajaran tidak boleh sekadar mengganti desain atau memperbaiki kualitas bahan cetakan.
Substansi pendidikan yang diberikan kepada siswa juga harus dikaji secara menyeluruh.
“Buku yang akan diubah ini tidak hanya tampilan fisik. Materi, isi, kontennya juga tentu harus diubah. Libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan,” kata Lalu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menurut Lalu, Komisi X mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto memperbarui buku pelajaran nasional. Namun, prosesnya harus transparan dan tidak boleh hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu.
Karena itu, DPR mendorong pemerintah melakukan uji publik terhadap buku yang telah diperbarui sebelum digunakan secara luas di sekolah.
“Uji publik ini penting agar tidak muncul isu, tidak muncul opini hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.**
