Pengusaha Tak Mampu Bayar THR Sesuai UMP 2021, Disnakertrans DKI Berlakukan Kebijakan Ini

  • Whatsapp
Terbanyak di Jaksel, Disnakertran Tutup Kantor Pelanggar Prokes
Kadisnaker DKI Andri Yansah.[Ist]

Jakarta, Monitorindonesia.com –  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) DKI Jakarta memberlakukan kebijakan kebijkan asitmetris bagi pengusaha yang tidak mampu membayarkan THR sesuai UMP tahun 2021 akibat terdampak pandemi Covid-19. Pengusaha tersebut bisa membayarkan THR sesuai UMP tahun 2020 apabila permohonannya disetujui Diskanertras DKI.

“Harus mengajukan permohonan terlebih dahulu lalu mengajukan ke Disnakertrans. Karena kita nggak mungkin memilih-milih, yang tahu dan bisa tentukan mampu ngga mampu dia sendiri (pengusaha),” kata Andri Yansyah di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Bacaan Lainnya

Setelah itu, Andri Yansyah menerangkan, Disnakertrans akan melakukan penelitian terhadap kemampuan keuangan perusahaan untuk permohonan Pembayaran THR sesuai UMP tahun 2020.

Saat melakukan pendalaman menurut Andri Yansyah, phaknya juga memiliki data dasar sebagai acuan melihat sejauh mana kemampuan keuangan perusahaan. Sebab Disnaker memiliki data dasar saat perusahaan sewaktu mengajukan wajib lapor kode perusahaan.

“Nah begitu ada permohonan baru kita lakukan penelitian, dia sektor mana. Yang jelas kita kan sudah punya data perusahaan masuk sektor A, B atau C. Saya juga baru tahu pas kemarin kita lihat, karena sudah ada wajib lapor kode perusahaan. Dari kode perusahaan sudah kelihatan dia masuk perusahaan mampu atau ngga. Lalu kita juga lihat laporan keuangannya. Kalau seumpamanya kita tetapkan dengan tim yang kita bentuk bahwa dia masuk UMP tahun 2020, kita buat surat,” beber dia.

Namun dia menambahkan, untuk besaran Pembayaran THR, tidak bisa diganggu gugat. Hanya saja sistem pembayarannya bisa disesuaikan. “Baru nanti bisa kita lihat, cicil atau tunai atau dikasih waktu itu baru kelihatan. Tapi sekali lagi, kita masih nunggu permohonan dari perusahaan tersebut,” pungkasnya. (Zat)

Pos terkait