Bagi Penumpang Di Masa Larangan Mudik, PT KAI Himbau Masyarakat Tak Berbuat Curang

  • Whatsapp
penumpang-pt-kai-tak-berbuat-curang
perbaikan jalur yang dilakukan PT KAI Daop 1 Jakarta untuk menormalkan kembali jalur terdampak banjir di antara Stasiun Kedunggedeh - Lemah Abang Km 55 +100 s.d Km 53+600 telah selesai dilakukan, Selasa (23/2/2021) [istimewa]

Monitorindonesia.comPT Kereta Api Indonesia menghimbau para calon penumpang di masa larangan mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah untuk tidak berbuat curang. Sebab seluruh dokumen akan diperiksa secara cermat.

Oleh sebab itu, calon penumpang diminta menyiapkan segala berkad yang dibutuhkan dengan benar. “Jika ditemukan calon penumpang yang berkasnya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka penumpang tidak diizinkan untuk naik kereta api dan tiket akan dibatalkan,” kata VicePresident Public Relation PT KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).

Bacaan Lainnya

Joni menegaskan, 19 kereta jarak jauh yang disediakan PT KAI selama periode 6-17 Mei bukan untuk masyarakat yang hendak mudik Lebaran.

Seperti diketahui dimasa larangan mudik, masyarakat yang bisa melakukan perjalanan untuk kepentingan nonmudik, diantara untuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga.

Untuk kepentingan nonmudik Tertentu harus dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Sementara bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.

Sedamgkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Adapun bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan. (Zat)

Pos terkait