Soroti Pernyataan Menperin, Ketum APTRI: Permenperin 03/2021 Semangatnya Feodalistik

  • Whatsapp
mukhtarudin-permeperin-03-2021-tidak-dicabut

Monitorindonesia.com – Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Abdul Wachid mempertanyakan klaim Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyatakan bahwa Permenperin 03/2021 Tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional merupakan salah satu upaya menuju swasembada gula.

“Aturan itu semangatnya impor, kok ngomongnya swasembada. Pabrik gula rafinasi selama ini bahan bakunya impor semua. Swasembada itu tidak bergantung impor, ini jelas-jelas kok melanggengkan skema impor, yang namanya impor tetap menguras devisa negara, ini Menperin harus belajar dulu tentang persoalan impor dan ekspor. Ngomong seenak sendiri aja,” tandas Politikus Partai Gerindra itu kepada wartawan, Selasa (11/05/2021).

Wachid yang sudah lama malang melintang di dunia pergulaan menilai, industri gula tanah air berjalan ditempat bahkan menuju sakaratul maut karena tidak ada keberpihakan yang nyata dari para pemangku kebijakan terhadap industri gula tanah air.

“Termasuk adanya Permenperin ini yang berpihak pada para pemodal. Persoalannya kan ada pemodal bikin pabrik gula rafinasi yang mana ini sebagai jalan pintas. Dikatakan jalan pintas karena mereka enggan mengangkat atau memberdayakan para petani tebu kita, enggan melakukan transformasi atau melakukan kewajiban membangun onfarm. Onfarm mestinya dibangun agar industri gula kita terintegrasi dengan baik. Ini baru semangat swasembada, melangggengkan keberadaan pabrik gula rafinasi semangat apa itu namanya, semangat feodalisme,” tegas Ketua DPD partai Gerindra Jawa Tengah itu.

Dia menilai, keinginan melakukan demarkasi untuk upaya membenahi sektor gula tanah air sangat abstrak alias ngawang-ngawang.

“Demarkasi dibuat agar impor gula untuk pabrik gula rafinasi jalan terus mungkin itu maksud demarkasi. Artinya mereka gak mau diganggu kenyamanannya. Ini berbahaya karena mengangkangi semangat nawacita Presiden Jokowi soal swasembada. Intinya Permenperin itu semangatnya anti swasembada, feodalistik,” tegasnya.[bng]

Pos terkait