Pimpinan DPR RI Minta OJK Evaluasi Produk Investasi Berbasis Investasi

  • Whatsapp
Pimpinan DPR RI Minta OJK Evaluasi Produk Investasi Berbasis Investasi
Logo OJK.

Monitorindonesia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jumlah laporan masyarakat terkait produk asuransi berbasis investasi atau unitlink tahun 2020 meningkat dua kali lipat dari 2019, pada 2019 tercatat 360 laporan dan 2020 sebanyak 593 laporan. Tren yang sama terjadi pada tahun ini, memasuki bulan keempat tahun 2021 sudah ada 273 laporan.

Atas laporan yang diterima, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/4/2021) meminta OJK memetakan laporan yang diterima dari masyarakat, untuk kemudian diproses dan dijadikan bahan evaluasi terhadap pengawasan operasional perusahaan asuransi unitlink, sehingga ke depannya tidak ada yang merasa dirugikan atas transaksi yang dilakukan masyarakat pada produk keuangan tersebut.

“Kami mendorong OJK untuk meminta para agen asuransi unitlink untuk menjelaskan kepada calon nasabah bukan hanya potensi keuntungan yang akan didapat, namun juga menjelaskan risiko investasi yang mungkin dialami, serta memastikan nasabah memahami seluruh isi polis guna menghindari tuntutan-tuntutan nasabah akibat penurunan nilai investasi yang dialami di kemudian hari,” paparnya.

DPR, lanjut Azis, juga meminta OJK untuk menginformasikan masyarakat untuk selalu membaca dengan teliti polis yang diterima maupun surat kesepakatan mengenai keuangan lainnya, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajiban, maupun keuntungan dan risiko yang dialami.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun mendorong OJK untuk mengoptimalkan program edukasi masyarakat mengenai keuangan, sehingga masyarakat memiliki keterampilan untuk membuat keputusan yang efektif dalam mengatur keuangannya, guna menciptakan masyarakat yang teredukasi dan terinklusi keuangan dengan baik.

“Meminta OJK untuk mengoptimalkan layanan pengaduan konsumen terkait produk asuransi maupun produk keuangan lainnya, sehingga masyarakat terlindungi dan sebagai upaya pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan,” tegas mantan Ketua Komisi III DPR RI itu. (Ery)

Pos terkait