Pimpinan MPR Dorong Pemerintah Buat Roadmap Perekonomian Pasca Pandemi

  • Whatsapp
Pimpinan MPR RI Apresiasi Sikap Menlu RI Soal Palestina
Wakil Ketua MPR RI, Syarifuddin Hasan.

Monitorindonesia.com – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mendorong Pemerintah Indonesia untuk membuat roadmap perekonomian Indonesia pasca Pandemi Covid-19. Pasalnya, Pemerintah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi mencapai 7% pada kuartal II-2021 dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada Kamis kemarin (27/5/2021).

“Pemerintah harus melakukan kajian yang matang dalam merancang target pertumbuhan ekonomi. Dari hasil kajian tersebut, Pemerintah harus menghadirkan roadmap perekonomian Indonesia pasca hantaman Covid-19, bukan hanya membuat target tinggi yang sangat ambisius,” ungkap Syarif melalui keterangan pers resminya, Jumat (28/5/2021).

Syarief pun mempertanyakan perbaikan ekonomi yang dimaksud tersebut sesuai Rakornas tersebut. Pasalnya hingga hari ini, pertumbuhan ekonomi masih minus dan resesi, penggangguran masih terus bertambah, serta daya beli masyarakat juga masih rendah.

“Kenyataan tersebut harus diakui oleh Pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pemulihan,” ungkapnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong Pemerintah untuk membuat grand desain penyelamatan ekonomi Indonesia. Pemerintah jangan hanya sekedar membuat target tinggi hingga 7%, lalu melakukan revisi target di tengah jalan seperti yang terjadi dalam kurun tahun 2020.

“Sebab, ini menunjukkan kurang realistis dalam pengelolaan negara. Apalagi, potensi pengangguran akan semakin bertambah dengan kebijakan PHK dari beberapa perusahaan dan industri besar di Indonesia,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Syarif, Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air membuat kebijakan pensiun dini dan pemotongan gaji agar dapat bertahan. Begitu pula Supermarket Giant menutup seluruh gerainya karena hantaman Pandemi yang berakibat pertambahan jumlah angka pengangguran.

“Angka itupun menambah data dari Kemenaker RI yang menyebutkan jumlah pengangguran selama Pandemi Covid-19 bertambah sebesar 3,05 juta. Bahkan, KADIN menyebutkan lebih dari 6,4 juta pekerja yang diPHK hingga akhir 2020. Banyaknya PHK ini meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia,” bebernya.

Karena itu, politisi senior ini juga mendorong Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan jangka pendek, tetapi juga kebijakan jangka panjang. Selama ini Pemerintah lebih banyak membuat kebijakan jangka pendek, seperti gelontoran dana untuk instansi dan bantuan langsung.

“Pemerintah juga harus membuat kebijakan jangka panjang untuk penguatan ekonomi Indonesia, seperti penguatan UMKM hingga pungutan-penguatan yang menghambat ekspor dievaluasi agar ekspor semakin meningkat,” tutup Syarief. (Ery)

Pos terkait