PNS Pemprov DKI “Ogah” Ikut Lelang Jabatan Karena Percuma

  • Whatsapp
pns-pemprov-dki-ogah-lelang-jabatan
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak. [MI Foto]

Monitorindonesia.com – Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta enggan atau ogah ikut seleksi calon pejabat. Padahal, banyak PNS Pemprov DKI yang sudah memenuhi syarat dan layak menduduki jabatan eselon II dan III.

Di daerah lain, untuk menjadi calin pejabat desa, camat hingga kepala dinas atau kepala satuan kerja perangkat daerah berebutan. Bahkan, ada yang “menyogok” untuk mendapatkan jabatan.

Bacaan Lainnya

Masa gubernur Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, para calon pejabat antre panjang untuk ikut seleksi. Para PNS saat itu yakin siapa yang memiliki kapabilitas akan menduduki posisi yang diinginkannya.

Kini, masa Gubernur Anies Baswedan ratusan pejabat enggan ikut seleksi. Sampai-sampai Anies marah atas kelakuan anak buahnya yang enggan ikut seleksi.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pun buka suara atas banyaknya jabatan di Pemprov DKI yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Alhasil, tugas Plt yang terbatas akan berdampak menurunnya pelayanan kepada masyarakat Jakarta.

Gilbert mengatakan, ASN yang enggan ikut seleksi tidak bisa disalahkan. “Periode Gubernur sebelumnya, dimarahi dan dipecat tapi tetap banyak peminat. Kenapa marah sekarang tidak ada peminat? Semua tentun karena sistemnya tidak dipercaya oleh ASN,” katanya.

Menurut informasi yang diperoleh Gilbert, PNS enggan mengikuti seleksi karena mereka merasa percuma ikut tes yang terkesan hanya formalitas, bukan memilih yang terbaik.

“Saya dengar ada 300 lebih jabatan di DKI yang statusnya Plt. Ini saja sudah membuat orang enggan dan ogah-ogahan ikut tes,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai sistem pemerintahan yang dijalankan Anies Baswedan bukan tata pamong atau manajemen yang baik. Anies, kata Gilbert,  sebaiknya introspeksi dan bukan marah-marah ke bawahannya karena tak mau ikut seleksi.

Lebih jauh, Gilbert mengungkap, banyak PNS yang seharusnya layak jadi pejabat namun mengeluhkan proses seleksi yang hanya formalitas.

“Mereka mengeluh seleksi hanya formalitas. Yang terpilih bukan yang terbaik. Akhirnya mereka jadi enggan (ikut seleksi) karena tidak fair,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan geram terhadap sikap sejumlah anak buahnya yang enggan ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov DKI. Padahal menurut Anies dari segi persyaratan masih bisa diterima.

“Malah ditemukan ada 239 pejabat non administrator yang memenuhi persyaratan tapi tidak mendaftar seleksi terbuka,” cetus Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (10/5/2021).

Oleh sebab itu dia mendesak kepada mereka yang memenuhi persyaratan agar melakukan pendaftaran seleksi terbuka jabatan eselon II tersebut.

“Ini soal organisasi kita Pemprov DKI harus bisa berjalan dengan kedisiplinan. Organisasi ini tidak mungkin bisa bekerja dengan baik jika tidak ada kedisiplinan,” tegas dia.

Menurut Anies, penerima Instruksi wajib melaksanakan tanggung jawab. Namun jika tidak bisa mengikuti, harus menyampaikan alasannya.

“Ketaatan kepada pemerintah menjadi penting dan bila perintah tidak bisa dilaksanakan maka laporkan tidak bisa dilaksanakan. Tapi bukan diam berharap tidak menjadi masalah. Ini yang dikumpulkan di sini (lapangan Balkot) adalag yang bermasalah,” papar dia.

Sesungguhnya, ucap Anies, PNS DKI yang berdiri di lapangan Balai Kota ini merasa malu, karena mereka tidak mau melaksanakan instruksi yang dibuat Pemprov DKI.

“Malu kenapa ada instuksi tidak dilaksnaakan,” pungkasnya.[Lin]

Pos terkait