Poldasu Tetapkan Empat Tersangka Pejual Vaksin Ilegal, Raup Keuntungan Rp271 Juta

  • Whatsapp
Poldasu Tetapkan Empat Tersangka Pejual Vaksin Ilegal, Raup Keuntungan Rp271 Juta
Poldasu gelar jumpa pers terkait vaksin ilegal, dengan empat orang tersangka.

Monitorindoesia.com – Polda Sumatera Utara menetapkan empat tersangka dalam praktik jual-beli vaksin secara ilegal yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dokter di Sumatera Utara (Sumut). Dari hasil penjualan terungkap para pelaku telah meraup keuntungan sebesar Rp271 Juta lebih.

Hal itu disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dalam press release di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Jumat (20/5/2021) sore.

Bacaan Lainnya

Keempat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni SW selaku pemberi suap, IW dokter di Lapas Tanjung Gusta dan KS dokter di Dinkes Sumut selaku penerima suap. Dan seorang staf di Dinkes Sumut, berinisial SH.

“Total uang yang para pelaku terima dari sedikitnya 15 kali praktik penjualan vaksin yakni mencapai sebesar Rp271.250.000. Sedangkan untuk pelaku SW, telah menerima Rp32.550.000, sebagai fee,” kata Kapolda Panca.

Atas perbuatannya SW selaku pemberi suap, dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b dan/atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999.

Kemudian untuk IW dan KS selaku penerima suap, dikenakan pasal 12 huruf a dan b dan/atau Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001.

Selain itu, para pelaku dikenakan pasal tambahan yakni Pasal 64 ayat 1 KUHP serta Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 Juta dan paling banyak Rp1 Miliar.

Sementara itu tersangka SH, Panca mengatakan, dia berperan memberikan vaksin kepada IW tanpa melewati prosedur yang seharusnya. 

“Kepadanya dikenakan Pasal 372 dan 374 KUHP yang bila memungkinkan akan dijerat dengan pasal tindak korupsi,” tegasnya. (Ery)

Pos terkait