Polemik Alpalhankam, Fadli Zon : Jangan Salah Paham

  • Whatsapp
Polemik Alpalhankam, Fadli Zon : Jangan Salah Paham
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon.[ist]

Monitorindonesia.com – Beredarnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2044 dinilai telah disalahpahami oleh sebagian masyarakat.

“Saya melihat, sumber kesalahpahaman itu ada tiga. Pertama, orang hanya melihat total besaran anggarannya, yang mencapai Rp 1.760 triliun, tapi tidak memperhatikan skemanya,” ujar Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/6/2021).

Bacaan Lainnya

Sumber kedua, orang melupakan jika ini adalah proyek strategis untuk jangka waktu 25 tahun. Ketiga, orang juga lupa semua itu barulah draf rencana Pemerintah.

Fadli menjelaskan, banyak orang lupa jika saat ini Indonesia berada di tahap akhir program Kekuatan Pokok Minimum, atau MEF (Minimum Essential Force) yang telah dimulai sejak 2009 lalu.
MEF adalah program yang dirancang untuk memodernisasi kekuatan pertahanan Indonesia.

MEF dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap I (2009-2014), tahap II (2014-2019), dan tahap III (2019-2024). Dalam tiap tahap MEF, kata Fadli, pemerintah menganggarkan kurang lebih sebesar Rp150 triliun untuk belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Jadi, kurang lebih tiap tahun anggarannya adalah Rp30 triliun. Nah, program ini akan berakhir pada 2024,” jelasnya.

Sehingga, kata Fadli, sangat wajar jika pemerintah kemudian menyusun rancangan program strategis baru untuk meneruskan MEF.
“Itulah latar belakang munculnya rancangan perpres tentang alpahankam,” kata Fadli.

Fadli juga mengatakan, pelaksanaan program MEF tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan. Berdasar data Kementerian Pertahanan, pada Oktober 2020 TNI AD baru memiliki 77% kekuatan pokok minimal (minimum essential force/MEF), TNI AL 67,57%, dan TNI AU 45,19%.

Menurutnya, kalkulasi kasarnya dengan model penganggaran yang berlaku selama ini, MEF kemungkinan tidak akan bisa mencapai 100 persen di tahun 2024. Untuk itulah dibutuhkan jalan baru dan juga rencana baru.

Fadli menilai rencana Kementerian Pertahanan dengan menyatukan alokasi anggaran pertahanan 25 tahun untuk memenuhi Alpalhankam merupakan sebuah terobosan dan bisa menjadi jawaban untuk mempercepat modernisasi alpahankam TNI. Setidaknya ada tiga pertimbangan untuk mendukung rencana tersebut.

Pertama, terobosan ini akan menjawab percepatan modernisasi Alpahankam. Kondisi Alpahankam Indonesia memang sudah tidak memadai, baik dari sisi jumlah, maupun segi usia. Sekitar 70 persen Alpahankam umurnya sudah uzur.

Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, salah satu faktor penyebabnya adalah karena usia yang sudah tua. Selama ini anggaran TNI banyak tersedot untuk pemeliharaan Alpahankam yang sudah tak layak pakai.

Kedua, dari sisi anggaran. Fadli mengatakan, modernisasi dengan menyatukan alokasi anggaran pertahanan 25 tahun dapat meningkatkan kapasitas pengadaan Alpahankam secara lebih komprehensif. Selain akan segera meningkatkan posisi tawar Indonesia.

Dia menjelaskan, jika diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 sebesar 15.434,2 triliun, maka anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun itu sebenarnya hanya pada kisaran 0,6-0,7 persen setiap tahunnya.

“Padahal, kalau kita merujuk pada dokumen MEF, idealnya sejak MEF II, antara 2014 hingga 2019, alokasi anggaran pertahanan kita sudah ke arah 1,5 persen dari terhadap PDB,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, jangan semata-mata melihat gelondongan Rp1.760 triliunnya, tapi harus dilihat juga persentasenya terhadap PDB kita 25 tahun ke depan.

Ketiga, lanjut Fadli, rencana ini bersifat meneruskan strategi MEF yang saat ini sudah masuk tahap ke-3. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto harus menghadapi tiga tantangan sekaligus terkait dengan MEF.

Pertama, Menhan harus menuntaskan MEF. Kedua, harus menghadapi kenyataan terkendalanya anggaran pertahanan karena ada pandemi.

“Ketiga, harus bisa menawarkan rancangan strategis baru untuk meneruskan MEF. Jadi, mau tidak mau Kemenhan harus bisa membuat terobosan. Rancangan Perpres tentang Alpahankam ini adalah hasilnya,” tandasnya.

Fadli menilai langkah-langkah yang disusun Kementerian Pertahanan sudah sangat komprehensif. “Kita memang harus membuat terobosan penting agar dapat segera memiliki sistem pertahanan nasional yang tangguh,” tandasnya.[Lin]

 

Pos terkait