Polemik Periodesasi Presiden, Basarah: MPR Tidak Agendakan Amandemen Pasal 7

  • Whatsapp
Polemik Periodesasi Presiden, Basarah: MPR Tidak Agendakan Amandemen Pasal 7
Wakil Ketua MPR RI dari F-PDIP, Ahmad Basarah.

Monitorindonesia.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menwgaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai wacana amademen Undang-Undang Dasar 1945 kelima untuk mengubah Pasal 7 tentang Masa Jabatan Presiden.

“Tidak ada satupun dalam agenda MPR untuk merubah Pasal 7 atau masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode itu,” tegas Basarah dalam sambutan pembukaan acara Press Gathering Pimpinan MPR RI dengan Koodinatoriat Wartawan Parlemen di Anyer, Banten, Sabtu (27/3/2021).

Bsarah mengaku sangat bersyukur dengan adanya statmen dari dua koleganya sesama pimpinan MPR, yakni Hidayat Nur Wahid (F-PKS) dan Syarief Hasan (F-Demokrat), meski partainya berada di luar pemerintah tetapi telah mengkonfirmasi tidak adanya agenda itu. Dalam agenda MPR RI mengenai rencana amandemen kelima, hanya terfokus pada pembahasan terkait perubahan Pasal 3, yakni mengenai haluan negara atau yang dahulu disebut GBHN.

Bahkan, sambung politisi PDI Perjuagan itu, secara tegas fraksi –sesuai dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri– tidak ada penambahan masa jabatan presiden yang diisukan selama ini. Yang ada hanya akan mendukung terhadap amandemen UUD 1945 secara terbatas.

“Ibu Mega mengatakan dengan tegas tidak ada pembahasan dan dengan tegas kami PDIP menolak untuk menambah masa Jabatan,” pungkas Ahmad Basarah. (Ery)

Pos terkait