Legislator PKS Sampaikan Beberapa Catatan Terkait RUU Kejaksaan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 26 Maret 2021 11:39 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi III Fraksi PKS DPR RI, Adang Daradjatun menyampaikan beberapa catatan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk penyempurnaan harmonisasi, berapa waktu lalu. Catatan ini khususnya yang menyangkut kedudukan Kejaksaan RI dan definisi Jaksa yang berhubungan dengan kewenangan dan jabatan fungsional. "Ada beberapa catatan yang ingin disampaikan menyangkut masalah kedudukan Kejaksaan RI dan definisi Jaksa, dimana dalam hal ini ada hubungannya dengan kewenangan dan jabatan fungsional yang sebetulnya sudah terpenuhi penyesuaian dengan adanya hukum acara pidana," ungkap Adang dalam keterangan tertulis, Jumat (26/3/2021). Kemudian lebih lanjut, Adang menyampaikan catatan terkait kewenangan jaksa dan masalah penggunaan senjata api oleh jaksa. Menurutnya kewenangan jaksa dalam penuntutan dan juga jaksa yang melakukan tindak pidana. "Ini juga akan menjadi catatan dari kami. Ketiga, masalah penggunaan senjata api oleh jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya ada beberapa catatan yang kami sampaikan,” paparnya. Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti tentang rangkap jabatan bagi jaksa agung dan menyatakan kembali persetujuan terkait RUU ini. "Yang terakhir dihapusnya ketentuan larangan rangkap jabatan bagi jaksa agung. Demikian catatan dari kami, pada dasarnya kami menyetujui RUU ini dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui penyempurnaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan disepakati sembilan Fraksi di DPR RI. Kesepakatan itu disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja Baleg DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (25/3/2021). Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, dalam revisi UU Kejaksaan terdapat delapan poin yang dibahas yakni penyempurnaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan, pengaturan mengenai intelijen, kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia, serta pengaturan fungsi Advocaat Generaal bagi Jaksa Agung. Kemudian pengaturan kewenangan kerja sama kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dari negara lain, pengaturan untuk kewenangan kejaksaan lain seperti memberikan pertimbangan dan keterangan dan penegasan peran kejaksaan dalam menjaga keuntuhan kedaulatan negara pada saat dalam keadaan bahaya. "Dalam revisi Undang-Undang tentang Kejaksaan terdapat 8 poin penting yang dibahas di Badan Legislasi, masing-masing Anggota sudah memberikan pandangannya terkait ini. Saya harap akan segera diselesaikan," pungkasnya. (Ery)

Topik:

ruu kejaksaan legislator pks

Berita Sebelumnya

Partai Keluarga Cikeas Hambat Pembangunan Demokrasi Indonesia

Berita Selanjutnya

Kekerasan Rasial Anti-Asia di AS, Basarah Minta Kemlu RI Sampaikan Nota Keprihatinan

Berita Terkait

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: MI/Aswan)

Revisi UU Kejaksaan Ancam Independensi Penegakan Hukum

24 Maret 2025 19:52 WIB

Hukum
Kejaksaan Agung (Foto: Dok MI/Aswan)

Kewenangan Intelijen dan Perampasan Aset di RUU Kejaksaan jadi Soal

21 Maret 2025 20:34 WIB