Provinsi Kepri Raih Indeks Kebebasan Pers Terbaik se-Indonesia

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 November 2021 23:45 WIB
Tanjungpinang, Monitorindonesia.com - Provinsi Kepulauan Riau meraih penghargaan sebagai daerah dengan Indeks Kebebasan Pers (IKP) terbaik se-Indonesia tahun 2021. Prestasi ini ditandai dengan diserahkannya Laporan Survei IKP dari Ketua Dewan Pers M Nuh kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad, di Tanjungpinang, Kamis (4/11/2021). Ansar mengaku bangga atas prestasi tersebut, karena Pemprov Kepri memang selalu menggandeng insan pers sebagai mitra dalam menyebarkan informasi terkait pembangunan dan kinerja pemerintah daerah setempat. "Kami terus menyertakan kawan-kawan pers untuk berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan keterbukaan dalam pemerintahan. Karena, secara konseptual kebebasan pers merupakan bagian dari pemerintahan yang bersih," kata Gubernur Ansar Ahmad, dikutip Antara. Gubernur menyatakan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Pemprov Kepri tidak ada gaungnya tanpa pemberitaan untuk masyarakat dari insan pers. Pers mempunyai fungsi yang sangat penting untuk melakukan check and balance terhadap penyelenggaraan pemerintah, sehingga kebebasan pers merupakan wujud dari pemerintahan yang bijaksana dan akuntabel. "Untuk itu kami selalu terbuka atas koreksi dan kritikan yang, tentu kritikan yang disampaikan harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan kode etik pers," tuturnya. Sementara itu, M Nuh sangat mengapresiasi Provinsi Kepri atas keberhasilan meraih penghargaan tersebut. Prestasi ini merupakan penanda kemajuan madani di Kepri dengan terciptanya kebebasan pers. "Pers merupakan pilar keempat dalam demokrasi. Dengan kebebasan pers yang sangat tinggi, maka menandakan kehidupan demokrasi di Kepri sudah sangat bagus dan maju," ujar M. Nuh. Peningkatan kemerdekaan pers yang menjadi program Dewan Pers, menurutnya, merupakan upaya menuju demokrasi sesungguhnya sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang dicetuskan para pendiri bangsa 76 tahun yang lalu. "Jangan sampai di era keterbukaan informasi sekarang ini, kebebasan pers malah semakin merosot yang justru akan menciptakan demokrasi semu," ucap mantan Menkominfo ini. Provinsi Kepri sebelumnya selalu berhasil masuk dalam peringkat 10 besar Indeks Kebebasan Pers. Gubernur Ansar Ahmad akan menerima langsung penghargaan tersebut pada 9 Desember 2021 di Jakarta.

Topik:

Dewan pers kebebasan pers indeks kebebasan pers ketua dewan pers m nuh

Berita Sebelumnya

Minta PP 85/2021 Dicabut, Muhaimin: Kalau Menterinya Tidak Mau, Saya Minta Presiden

Berita Selanjutnya

Pengamat Ini Sarankan Relawan Puan Maharani Lakukan Kerja Nyata

Berita Terkait

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 17:46 WIB

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini (mantan Anggota Komisi IX DPR RI) (Foto: Tangkap Layar Zoom Meeting pada Kamis 9 Oktober 2025)

Klarifikasi Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 11:04 WIB

Ragam
Dewan Pers

Dewan Pers: Sejumlah Media Cyber Dinilai Langgar Pasal 3 KEJ

23 September 2025 13:29 WIB

Ragam
Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR RI (Foto: Golkarpedia)

Hak Jawab Bambang Patijaya atas Berita Dugaan Pelindung Bisnis Tambang Bermasalah

9 Agustus 2025 21:52 WIB

Ragam
Logo Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI)

Monitorindonesia.com Meminta dan Bersedia Muat Hak Jawab Bambang Patijaya

5 Agustus 2025 17:52 WIB

Hukum
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, dalam acara Coaching Clinic Hukum untuk Jurnalis: Memahami Delik Pers dalam KUHP baru diselenggarakan oleh Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) di Hotel Mahakam, Jakarta, Senin (30/6/2025) (Foto: Dok MI)

Dewan Pers Soroti Puluhan Pasal KUHP Baru Ancam Jurnalis, Kejagung: Berbahaya Kalau Tak Dipahami!

30 Juni 2025 23:02 WIB