DPD RI Usulkan Lima RUU Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 6 Desember 2021 16:44 WIB
Monitorindonesia.com – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menghadiri rapat secara tripartit untuk membahas Prolegnas prioritas tahun 2022 di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senin (6/12/2021). DPD mengusulkan lima RUU baru untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. Ketua PPUU DPD RI Badikenita Br Sitepu menjelaskan 5 RUU tersebut adalah RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah, RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, RUU tentang Bahasa Daerah, RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan RUU tentang Pelayanan Publik. "Sedangkan 2 RUU yang menjadi prioritas Prolegnas Tahun 2021 yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang BUMDesa, mengingat sampai akhir tahun ini masih belum dilakukan pembahasan maka PPUU mendorong agar kedua RUU dimaksud secara otomatis dapat menjadi luncuran dalam Prioritas Prolegnas Tahun 2022 serta dapat ditunjuk Badan Legislasi untuk menuntaskan pembahasannya," ucapnya dalam rapat yang dihadiri oleh Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/ PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja, Badikenita yang hadir bersama Wakil Ketua PPUU DPD Eni Sumarni, juga mengatakan bahwa DPD RI memahami dan mendukung langkah pemerintah dan DPR, sepanjang perbaikan UU tersebut mengikutsertakan DPD RI sesuai dengan kewenangan di dalam pasal 22D. “DPD RI berpandangan putusan MK tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa pentingnya untuk menyusun UU yang lebih baik,” jelasnya. Badikenita juga mengatakan bahwa DPD RI juga mendapatkan banyak keluhan dan masukan dari daerah khususnya pemerintah daerah terlebih lagi dalam kondisi pascaputusan MK ini. Oleh karena itu, dirinya meminta agar putusan MK tersebut segera disikapi. “Perlu segera disikapi agar tujuan dibentuknya sebuah undang-undang menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Senator dari Sumatera Utara ini juga mengatakan bahwa DPD RI mengusulkan untuk memasukkan tiga usul RUU baru dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024, yaitu RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara, dan RUU tentang Pemerintahan Digital. “DPD RI juga mengajukan penggantian judul RUU untuk RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam longlist nomor 232 menjadi RUU tentang Pelayanan Publik,” imbuh Badikenita.

Topik:

DPD 33 ruu prolegnas prolegnas 2022 Badikenita Br Sitepu

Berita Sebelumnya

Fahri Hamzah: Lakukan Mitigasi Pemilu Serantak 2019 agar di 2024 Zero Accident

Berita Selanjutnya

Transformasi Kelompok Terorisme, Sugiono: Empat Pilar Harus Konkret

Berita Terkait

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB

Hukum
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (Foto: Dok MI)

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

6 April 2025 13:05 WIB