Potensi Kerugian Kasus Kemahalan Harga Bansos Mencapai Rp 6 Triliun

Nicolas

Diperbarui 31 Desember 2021 14:06 WIB

Potensi Kerugian Kasus Kemahalan Harga Bansos Mencapai Rp 6 Triliun

Jakarta, Monitorindonesia.com - Potensi kerugian atas masus kemahalan harga Bansos diperkirakan mencapai Rp 6 triliun. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid pun mengkritisi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait harga Bansos PKH dan BPNT dari Kemensos tahun 2021 senilai Rp 222,65 miliar. Temuan tersebut, menurut Hidayat menandakan kinerja Kemensos masih bermasalah, khususnya dalam menyusun program dan anggaran bantuan sosial. Ini dibuktikan dengan ditemukannya kemahalan harga bansos pangan sebesar 14% oleh KPK. “Mensos harus melakukan evaluasi, bansos sembako (BNPT) yang merupakan bansos reguler dan sudah berjalan tahunan, ternyata masih ada masalah. Terbukti dari temuan KPK, menyangkut kemahalan harga yang bila bisa dicegah, maka anggaran itu akan cukup signifikan membantu Rakyat terdampak covid-19 yang berhak mendapatkan Bansos,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021). Hidayat menilai, praktik kemahalan harga ini harusnya diusut tuntas. Apalagi bila dikaitkan dengan kasus penyimpangan pada era Mensos sebelumnya yang sekarang sudah ditahan KPK karena kasus korupsi, Juliari Batubara. Saat itu Juliari melakukan kerja sama dengan vendor sehingga terjadi margin keuntungan dari pagu anggaran. Dia meminta KPK menghitung kembali potensi kerugian negara dari kemahalan harga tersebut. Pasalnya, meskipun KPK menyebutkan kerugiannya hanya sebesar Rp 222 miliar, tetapi total anggaran kartu sembako (BNPT) tahun 2021 mencapai Rp 42,5 triliun, itu pun belum menghitung penambahan anggaran sembako di pertengahan tahun dalam menghadapi varian delta Covid-19. Menurutnya, kemahalan harga sebesar 14% dari pagu Rp 42,5 Triliun berarti berpotensi merugikan dan menimbulkan inefisiensi anggaran hampir sebesar Rp 6 Triliun. “Angka tersebut sangat besar, dan sangat dibutuhkan untuk sukseskan program Bansos bagi rakyat korban covid-19 maupun warga lainnya yang masuk dalam DTKS. KPK harus tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan menyeluruh, agar penyimpangan itu bisa dikoreksi, dan dana Bansos itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan Warga yang berhak dapat Bansos,” lanjutnya. Temuan kemahalan harga tersebut, kata Hidayat tentu sangat berdampak pada suksesnya pelaksanaan program Bansos, dan menjadi ironi bagi rakyat yang tengah menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Terbukti saat bertemu Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Cempaka Putih, Jakarta Pusat (30/12/2021), masyarakat khususnya dari kalangan ibu-ibu mengeluhkan harga sembako yang mengalami kenaikan, diakhir 2021. Oleh karena itu Hidayat mendesak KPK dan Kementerian Sosial mengejar selisih harga bansos yang dimahalkan tersebut dan mengembalikannya dalam bentuk bantuan sembako kepada rakyat. Hal ini sebagai bentuk solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang kesusahan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. “Wajib ada upaya serius dan segera oleh KPK dan Kemensos untuk mengembalikan anggaran tersebut kepada rakyat yang berhak dan membutuhkan dengan cara penyaluran sembako secara masif. Selain mengembalikan hak rakyat miskin penerima bansos, hal itu juga akan membantu masyarakat di tengah naiknya harga berbagai komoditas dasar yang tetap saja diberlakukan oleh Pemerintah, suatu hal yang dikoreksi oleh anggota-anggota DPR dari PKS dan juga ditolak oleh masyarakat luas,” pungkasnya.[Lin]

Topik:

PKS bansos MPR RI Kemahalan Bansos Kerugian Bansos

Potensi Kerugian Kasus Kemahalan Harga Bansos Mencapai Rp 6 Triliun

Berita Sebelumnya

Elektabilitas PAN Merosot Menurut Survei SMRC, Viva Yoga: Kita Tak Kaget

Berita Selanjutnya

Syarikat Islam Dorong Masyarakat Wujudkan 2022 Menjadi Tahun Toleransi

Berita Terkait

Fadel Muhammad: Tantangan Terbesar Era Prabowo Adalah Pemerataan Ekonomi Nasional

Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Turun di Bawah 5 Persen pada 2029

Ahmad Labib Minta APBN Fokus pada Ekonomi Digital dan Energi Terbarukan

Rp17 Triliun Bansos Salah Sasaran

Kemensos Coret 1,9 Juta NIK dari Daftar Penerima Bansos

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K