Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Anggota DPR Minta Pemerintah Kendalikan DMO

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 11 Maret 2022 23:05 WIB
Monitorindonesia.com - Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menyarankan agar pemerintah mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30% yang diterapkan kepada para produsen maupun perusahaan minyak goreng. Caranya, lanjut dia, pemerintah melakukan pengendalian barang dalam hal ini minyak goreng dan distribusinya secara maksimal hasil DMO dari produsen dan perusahaan. "Selama ini kan Kemendag gak pegang kendali fisiknya. Ini jadi problem kelangkaan karena bisa jadi produsen maupun perusahaan hanya memenuhi kewajiban DMO dibawah 30% sebagaimana ditetapkan pemerintah," papar Politikus PDIP itu kepada wartawan, Jumat (11/03/2022). Pengendalian dan distribusi yang terukur, menurutnya, perlu dilakukan agar kelangkaan minyak goreng saat ini bisa di atasi dengan adanya pengendalian DMO oleh pemerintah. "Di atas kertas Kemendag kan kendalikan 30% DMO. Tapi fisiknya belum tentu karena banyak potensi kongkalikong yang dilakukan produsen, perusahaan dengan otoritas terkait. Jadi, sepanjang pemerintah tidak kendalikan fisik dan distribusinya maka kelangkaan akan terus terjadi," ungkap Bendahara Megawati Institute itu. Jadi, lanjut dia, Kemendag harus pastikan yang 30% DMO fisik itu nantinya untuk banjirin pasar. "Begitu banjir di pasar maka akan berlaku supply and demand dan harga akan turun," ujarnya. Hal itu sekali lagi, kata dia, bisa dilakukan bila pemerintah memegang kendali penuh DMO yang 30% dari produsen dan perusahaan minyak goreng. "Selama ini fisik ada ditangan produsen. Kemendag tidak bisa mengontrol fisik minyak gorengnya," ungkapnya. Darmadi juga meminta pemerintah agar bersikap tegas terhadap produsen maupun perusahaan minyak goreng yang nakal yang menjual barangnya ke luar negeri. "Penegakkan hukum sekaligus ditegakkan sehingga penyelundupan bisa dihentikan segera. Aktifkan satgas pangan dan awasi para produsen dan perusahaan minyak goreng yang nakal," tegasnya. Menurutnya, dua langkah ini (DMO fisik dan penegakan hukum) harus dijalankan secara simultan agar kisruh minyak goreng ini segera teratasi. "Produsen maupun perusahaan akan leluasa menahan maupun menjual barangnya ke luar negeri sepanjang pemerintah tidak bisa menegakan hukum secara tegas kepada para produsen dan perusahaan minyak goreng yang nakal," tegasnya.

Topik:

Komisi VI DPR Darmadi Durianto minyak goreng

Berita Sebelumnya

Heboh Soal Nikah Beda Agama, Anggota DPR: Bertentangan dengan Hukum

Berita Selanjutnya

Ketua DPD RI Patahkan Klaim Luhut Soal Analisa Big Data Penundaan Pemilu 2024

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. (Dok. MI)

DPR Minta Kritik terhadap Alfamart–Indomaret Disikapi Bijak, Bukan Sebagai Serangan

13 jam yang lalu

Politik
Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka: Data Dasar Negara Bodong, Kas Negara Pasti Bolong

22 Oktober 2025 19:55 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka

10 BUMN Utang Ke Bank BJB Senilai Rp3,75 triliun Sejak Tahun 2019

22 Oktober 2025 19:32 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Demokrat: Prabowo Sudah Meletakkan Fondasi Untuk Ciptakan Kesejahteraan Rakyat

20 Oktober 2025 15:15 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar

Komisi VI DPR Harap 11 Perusahaan Gula Rafinasi Bangun Kebun Di Wilayah Timur Indonesia

2 Oktober 2025 06:35 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade

Berikut 11 Pokok Pikiran Revisi Keempat UU BUMN

26 September 2025 11:16 WIB