DPR Minta Pemerintah Perketat Impor Makanan Laut Asal Jepang

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 17 Oktober 2023 23:10 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin meminta pemerintah untuk memperketat pemeriksaan semua produk impor makanan laut ("seafood") asal Jepang imbas pelepasan air limbah nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke laut. "Mendesak pemerintah untuk memeriksa dengan cermat semua produk makanan asal Jepang karena kecerobohan Jepang ini sungguh mengkhawatirkan," kata Elly, Selasa (17/10). Dia meminta pemerintah mengurangi impor makanan laut dari Jepang. "Saya minta Menteri Perdagangan Indonesia mengurangi impor 'seafood' asal Jepang," ucapnya. Dia menilai Pemerintah Jepang harus menanggung penuh terhadap biaya pemeriksaan 'seafood' dari Jepang yang bertujuan untuk memastikan keselamatan rakyat Indonesia. "Jepang selama ini menganggap rendah kualitas ekspor perikanan dari Indonesia. Disebutnya, produk perikanan kita di bawah standar sehingga mengalami kendala masuk ke Jepang," tuturnya. Untuk itu, kata dia, Indonesia perlu menekan Jepang agar bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan pangan laut itu. "Kini kita minta Jepang bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeriksaan produk perikanan yang diekspornya," kata dia. Jepang mulai melepaskan air radioaktif yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima yang hancur ke Samudera Pasifik pada 24 Agustus 2023 dan putaran kedua pada 5 Oktober 2023, meski mendapatkan tentangan dari sejumlah pihak. (Han)

Topik:

DPR Makanan Laut Impor Jepang

Berita Sebelumnya

Jelang Pengumuman Cawapres Ganjar, Beredar Foto Megawati Bersama Mahfud Sambil Tersenyum

Berita Selanjutnya

Ingin Pinang Gibran Sebagai Cawapresnya, Prabowo Minta Restu Megawati!

Berita Terkait

Nasional
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo [Foto: Repro]

MKD Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Masih jadi Anggota DPR

9 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

28 Oktober 2025 15:30 WIB

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Umrah Mandiri (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan dan Panduan terkait Umrah Mandiri

28 Oktober 2025 14:11 WIB

Metropolitan
Humas LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono (Foto: Istimewa)

Akan Dipanggil DPR soal Penumpang Jalan Kaki di Lintasan, Begini Respons LRT

27 Oktober 2025 16:28 WIB

Metropolitan
Kondisi saat penumpang LRT Jabodebek dievakuasi dari kereta ke Stasiun Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025)

Komis DPR V Panggil Kemenhub dan LRT

27 Oktober 2025 12:58 WIB

Hukum
Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rajiv (Foto: Dok MI/Antara)

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

27 Oktober 2025 12:33 WIB