Gerindra Soroti Pernyataan Yusril Soal Putusan MK Cacat Hukum

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 18 Oktober 2023 00:13 WIB
Jakarta, MI - Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai cacat hukum. "Pak Yusril dan PBB tentunya menghormati putusan MK. Tentunya menghormati putusan yang diambil bersama-sama teman-teman koalisi indonesia maju," kata Dasco di kediaman Prabowo di jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa Malam (17/10). Kata Dasco, dia sudah mendapat penjelasan dari ketum PBB itu atas apa yang disampaikannya di sebuah acara diskusi di Aone Hotel Jakarta pada siang tadi. "Saya tadi dikirimkan link itu, barusan juga dikirimkan link bahwa beliau menjelaskan kesalahpahaman di Kedai Kopi, sehingga kita berpatokan pada berita terkahir di situ boleh teman-teman baca bahwa sebagai anggota KIM," ujarnya. Sebelumnya, Yusril menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan mahasiswa UNS terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden cacat hukum. "Tapi kalau kita telaah lebih dalam, putusan ini tidak mengalir dari hilir sampai ke muara. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung suatu cacat hukum yang serius," kata Yusril di Aone Hotel, Jakarta, Selasa siang (17/10). Putusan tersebut kata Yusril, bahkan mengandung suatu penyelundupan hukum. "Karena putusannnya mengabulkan sebagian, kemudian pasal 169 yang dimohon itu, bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Kecuali, dimaknai yang pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan termasuk kepala daerah," kata Yusril. (DI) #Yusril Soal Putusan MK

Topik:

Gerindra MK Yusril Iza Mahendra

Berita Sebelumnya

Ingin Pinang Gibran Sebagai Cawapresnya, Prabowo Minta Restu Megawati!

Berita Selanjutnya

Sosok M Makin Menguat Jelang Pengumuman Cawapres Ganjar

Berita Terkait

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menata Ulang BUMN, Pengamat Desak Prabowo Ganti Semua Komisaris dari Parpol

11 Oktober 2025 13:09 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB