"Kenapa Kalian yang Baru Berkuasa Mau Bertindak Seperti Zaman Orba?" Tanya Megawati

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 30 November 2023 02:56 WIB
Megawati Soekarnoputri (Foto: MI/Repro)
Megawati Soekarnoputri (Foto: MI/Repro)

Jakarta, MI - Mantan presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak ingin masa seperti Orde Baru kembali terulang hanya untuk melanggengkan kekuasaan segelintir kelompok. 

"Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi Ibu jengkel, karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" ujar Megawati dalam rapat koordinasi nasional relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Jakarta, Senin (27/11) malam.

"Sudah berhenti deh Bapak-Bapak tuh yang saya sindirin ini, insaf, insaf. Berapa sih jumlahnya dibandingin sama rakyat? Aih, saya enggak manas-manasin, ini realita," sambungnya mengingatkan.

Megawati juga menyinggung dirinya yang merupakan presiden ke-5 Republik Indonesia. Namun, ia juga mengungkapkan kekesalannya jika adanya orang yang seakan tak menghormatinya.

"Bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya, lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah Presiden lho dan masih diakui dengan nama presiden ke-5 Republik Indonesia," ujar Megawati.

Kendati demikian, Megawati kembali ingat bahwa dirinya adalah ketua umum PDIP. Lambang banteng dalam partainya mengartikan bahwa pihaknya tak keok dalam menghadapi perlawanan-perlawanan yang ada saat ini.

Ia pun mengingatkan kekuatan rakyat yang sangat besar dan tak perlu takut terhadap adanya intervensi dan intimidasi. Indonesia adalah negara merdeka yang memiliki konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati semua pihak.

"Terus maju tempur, tapi tidak ada kekerasan, taat perintah. Kita adalah negara merdeka, berdaulat, punya ketatanegaraan," kata Megawati menegaskan.

Sekretaris TKN, Nusron Wahid mengatakan beberapa kader PDIP yang masih menjabat sebagai menteri adalah Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PANRB, Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial, dan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM.

"Menuduh kekuasaan hari ini seperti perilaku Orde Baru sama saja menuduh perilaku menteri-menteri dari partai politik tertentu tersebut," kata Nusron di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Selasa (28/11).

Menurut Nusron, anggapan bahwa Presiden Jokowi seperti penguasa rezim Orde Baru itu tidak tepat. Sebab, berbagai ciri-ciri rezim Orde Baru tidak ada pada Jokowi. Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto kekuasaan terpusat pada satu partai, sedangkan sekarang kekuasaan tersebar di banyak partai politik sebagaimana tampak dari pengisian kursi menteri dari lintas

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu," kata Nusron.

"Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," imbuhnya.