Pengesahan RUU Jangan Sekadar Kejar Tayang
![Rizky Amin](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/itRv0F8Yp6cnf71Qr5dbR4ADRJdHvXKyK3TNnQd1.jpg )
![Pengesahan RUU Jangan Sekadar Kejar Tayang Sekretaris Fraksi PKB DPR RI Fathan Subchi (Foto: ANTARA)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/MNZzBLjuVWEDzz5AE8aJEmr6EPZWyjQhyky1YTWr.jpg)
Jakarta, MI - Fraksi PKB DPR RI mengingatkan pemerintah dan anggota DPR agar pengesahan rancangan undang-undang (RUU) jelang akhir tahun persidangan tidak sekadar kejar tayang.
"Jelang akhir tahun masa persidangan ini, ada beberapa RUU yang didorong untuk dibahas di Badan Legislasi. Kami khawatir jika ini sekadar kejar tayang untuk disahkan, maka produk undang-undangnya hanya merugikan kepentingan publik," kata Sekretaris Fraksi PKB DPR RI Fathan Subchi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/12).
Dia mengungkapkan saat ini ada beberapa RUU yang dikebut pembahasannya. RUU tersebut di antaranya membahas tentang RUU Mahkamah Konstitusi (MK), percepatan jadwal Pilkada serentak 2024, RUU tentang status baru provinsi daerah khusus Jakarta, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang revisi Informasi dan transaksi elektronik, dan beberapa rancangan beleid lainnya.
"Kami berharap pembahasan rancangan undang-undang ini benar-benar dilakukan secara seksama, sehingga produk perundangan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kepentingan publik," katanya menegaskan.
Fathan mengingatkan pentingnya keterlibatan dan partisipasi publik dalam pembahasan berbagai rancangan undang-undang tersebut. Terutama masyarakat yang terdampak langsung terhadap keberadaan rancangan undang-undang itu.
Dia mencontohkan ketika membahas tentang rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta. Masyarakat di Jakarta harus benar-benar didengar suaranya karena merekalah yang akan secara langsung terdampak keberadaan rancangan undang-undang yang akan disahkan.
Dia pun meminta parlemen dan pemerintah tidak boleh sepenuhnya menggunakan pendekatan politik kekuasaan dalam pengesahan rancangan undang-undang. Menurutnya tidak bisa hanya karena sekadar mengejar target pengesahan atau karena kepentingan politik tertentu, pengesahan rancangan undang-undang diputuskan dengan suara terbanyak.
"Semua sikap, pendapat, maupun kritikan publik terkait satu rancangan undang-undang harus didengar dan diperhatikan. Jangan sampai hanya karena ingin sekadar disahkan maka suara publik diabaikan serta diputuskan dengan model tirani mayoritas," pesannya. (AM/Ant)
Berita Sebelumnya
![Skandal Suap, DPRD Malut Desak Pj Gubernur Bersihkan OPD dari Pejabat Bermasalah Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dprd-malut-kuntu-daud-foto-mird.webp)
Skandal Suap, DPRD Malut Desak Pj Gubernur Bersihkan OPD dari Pejabat Bermasalah
38 menit yang lalu
![Tak Ingin Ada 3 Poros di Pilgub Jakarta, PKS Optimis PDIP-PKB Bakal Dukung Anies-Sohibul Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Foto: Pribadi)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpp-pks-mardani-ali-sera-foto-pribadi.webp)
Tak Ingin Ada 3 Poros di Pilgub Jakarta, PKS Optimis PDIP-PKB Bakal Dukung Anies-Sohibul
9 jam yang lalu
![Komisi II DPR Akui Sudah Berulang Kali Beri Peringatan kepada Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-komisi-ii-dpr-ri-ahmad-doli-kurnia-foto-midhanis.webp)
Komisi II DPR Akui Sudah Berulang Kali Beri Peringatan kepada Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari
10 jam yang lalu
![Hearing bersama IKA Unair, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung: Untuk Pulihkan Kawasan Hutan Rapat Hearing DPRD Tulungagung bersama IKA Unair Surabaya dan warga desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung (Foto: Dok MI/JK)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/rapat-hearing-dprd-tulungagung-bersama-ika-unair-surabaya-dan-warga-desa-tenggarejo-kecamatan-tanggunggunung.webp)
Hearing bersama IKA Unair, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung: Untuk Pulihkan Kawasan Hutan
22 jam yang lalu
![Tegas! Ketua DPR Turun Tangan Desak APH Segera Tuntaskan Kasus Afif Maulana Ketua DPR RI, Puan Maharani (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpr-puan-maharani-foto-midhanis.webp)
Tegas! Ketua DPR Turun Tangan Desak APH Segera Tuntaskan Kasus Afif Maulana
4 Juli 2024 14:15 WIB