Ketua DKPP RI Tegaskan Seleksi Penyelenggara Pemilu Sangat Transparan


Banjarmasin, MI - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito, mengatakan mekanisme tahapan rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilihan umum 2024 di Indonesia sudah sangat transparan.
Hal itu disampaikan Heddy saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (rakor) Penyelenggara Pemilu Wilayah III di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/12).
"Sampai saat ini tidak ada pengaduan pelanggaran soal rekrutmen, mekanisme seleksi sudah bagus karena melibatkan pansel (panitia seleksi) dari kampus, tes psikologi melibatkan kepolisian, dan tes CAT (computer assisted test) melibatkan BKN," kata Heddy dalam sambutannya.
Dia menyebutkan sejauh ini tahapan rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi perhatian khusus bagi banyak orang, terutama indikasi meloloskan titipan karena memiliki peran sebagai penentu suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024.
"DKPP RI terlebih dahulu menyosialisasikan mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu ke seluruh daerah, dan saya tekankan sanksi berat menanti jika meloloskan orang titipan, itu adalah pelanggaran," ucapnya.
Heddy menekankan mekanisme dan tahapan rekrutmen sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim panitia seleksi (pansel) dalam menyeleksi anggota KPU dan Bawaslu.
"Sejauh ini tahapan seleksi sudah berjalan sangat bagus karena dapat meminimalisir titipan orang tertentu. Hasil seleksi itu mengutamakan kemampuan dan kualitas para calon penyelenggara pemilu," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Heddy, setiap orang titipan yang jika memang tidak memiliki kemampuan dan kualitas yang mencukupi maka akan tersingkir seiring dengan berjalannya seluruh tahapan rekrutmen.
Kendati demikian, dia tidak menepis ada kemungkinan celah orang titipan mengikuti seleksi.
"Kalaupun ada orang titipan, pasti tidak akan lolos jika tidak memenuhi persyaratan," tandasnya. (DI/Ant)
Topik:
dkpp penyelenggara-pemilu heddy-lugitoBerita Sebelumnya
Dinilai Renggut Hak Demokrasi, Fraksi NasDem DKI Tolak RUU DKJ
Berita Selanjutnya
Ganjar Pranowo Irit Komentar Soal RUU DKJ
Berita Terkait

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial
22 September 2025 13:40 WIB

HUT ke-13 DKPP: 5.832 Pengaduan Masuk, 52% Penyelenggara Direhabilitasi
12 Juni 2025 20:48 WIB

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK
10 Maret 2025 16:08 WIB