Mahfud Puji Kinerja PPATK, Minta APH Usut Tuntas Temuan Transaksi Janggal
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Mahfud Puji Kinerja PPATK, Minta APH Usut Tuntas Temuan Transaksi Janggal Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/193c7816-1ada-4ca0-a7f5-11f84ceb4bf3.jpg)
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan transaksi janggal terkait Pemilu 2024 menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ia menerangkan, aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut bagaimana, dari mana, dan kemana aliran dana terkait Pemilu 2024 yang ditemukan janggal oleh PPATK tersebut karena rawan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Itu harus diperiksa oleh kejaksaan kalau itu dilaporkan kejaksaan, oleh KPK kalau dilaporkan ke KPK, oleh kepolisian kalau dilaporkan ke kepolisian,” ujar Menkopolhukam Mahfud Md. usai menemui Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di kantor PGI, Jakarta Pusat pada Selasa (19/12).
Ia menyebutkan, PPATK dalam hal ini memang merupakan instrumen hukum yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelidiki hal-hal seperti itu.
Karena itu, Mahfud mengatakan pengusutan lebih lanjut tersebut sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum sebab data yang diberikan oleh PPATK tidak hanya terperinci, tetapi juga kredibel.
“Saya ketua satgas nasional untuk tindak pidana pencucian uang, saya tahu. Dan kerja-kerja PPATK yang cukup bagus ini menemukan hal-hal seperti itu,” lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat pada Semester II 2023.
"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis (14/12).
Lebih lanjut, Ivan menerangkan PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye tanpa pergerakan transaksi dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK).
Pada 2022, diketahui bahwa pada periode 2016 sampai 2021, PPATK telah membuat 297 hasil analisis yang melibatkan 1.315 entitas dengan nominal aktivitas yang diduga terlibat dengan tindak pidana mencapai Rp38 triliun.
PPATK juga membuat 11 hasil pemeriksaan yang melibatkan 24 entitas dengan nilai Rp221 triliun.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Klaim Tahu User PDN sebab Peretasan Data, Menkopolhukam Pastikan BSSN Proses Hukum Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/11b637a2-306d-4d63-94d7-0478962e260e.jpg)
Klaim Tahu User PDN sebab Peretasan Data, Menkopolhukam Pastikan BSSN Proses Hukum
2 Juli 2024 02:25 WIB
![Menilik Pelaku di Balik Pembobolan PDNS: Oknum Ordal, Vendor ataukah Hacker? Ilustrasi - Pembobolan PDNS (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pembobolan-pdns.webp)
Menilik Pelaku di Balik Pembobolan PDNS: Oknum Ordal, Vendor ataukah Hacker?
1 Juli 2024 19:59 WIB
![BRI Blokir 1.049 Rekening yang Terindikasi Sebagai Penampungan Uang Judi Online Ilustrasi Gedung BRI (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bri.webp)
BRI Blokir 1.049 Rekening yang Terindikasi Sebagai Penampungan Uang Judi Online
28 Juni 2024 19:18 WIB
![Komisi III Sebut Sebanyak 82 Wakil Rakyat di Senayan Terlibat Judi Online Gedung DPR RI (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/gedung-dpr-4.webp)
Komisi III Sebut Sebanyak 82 Wakil Rakyat di Senayan Terlibat Judi Online
27 Juni 2024 21:11 WIB
![Mendagri Bakal Serahkan Kepala Daerah ke APH Jika Terbukti Bermain Judi Online Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/menteri-dalam-negeri-mendagri-tito-karnavian-foto-midhanis.webp)
Mendagri Bakal Serahkan Kepala Daerah ke APH Jika Terbukti Bermain Judi Online
27 Juni 2024 16:05 WIB
![Khawatir Ada Pemanfaatan Rekening TPPU oleh Oknum APH, Legislator: PPATK Wajib Memberikan Data Itu ke Komisi III Anggota Komisi III DPR RI, Santoso (Foto: Dhanis/MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-iii-dpr-ri-santoso-foto-dhanismi.webp)
Khawatir Ada Pemanfaatan Rekening TPPU oleh Oknum APH, Legislator: PPATK Wajib Memberikan Data Itu ke Komisi III
27 Juni 2024 11:01 WIB