JK: Pembelian Pesawat Bekas yang Dipermasalahkan Karena Mahal

Jakarta, MI - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan pembelian pesawat bekas yang dipermasalahkan, dalam debat ketiga Pilpres 2024 adalah yang harganya yang terlalu tinggi, untuk mendapatkan pesawat yang sudah berusia 25 tahun.

Dengan harga tersebut, kata JK, tentu sangat tidak laik mengingat teknologi yang didapatkan juga telah tertinggal jauh, karena masih memakai teknologi tahun pembuatannya.

"Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda, kalau ini kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK di Jakarta, dikutip Kamis (11/1).

Ia mengatakan, bahwa Indonesia tidak kali ini saja membeli pesawat bekas namun dengan harga jauh lebih murah, tidak seperti saat ini.

"Saya kira pemerintah kan tidak satu kali ini beli bekas, tapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya apalagi kalau sudah tua," ujarnya.

JK menambahkan, bahwa ketika orang ingin membeli pesawat yang diukur ada dua, yaitu umur dan jam terbangnya. Untuk umur ini, sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.

"Kalau beli baru pasti teknologi baru. Di samping itu jam terbangnya berapa, semua ada aturannya kalau pesawat terbang, yang penting itu," tandasnya,

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, bahwa pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), harus berdasarkan kebutuhan terkini di Indonesia, bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.

Ia menjelaskan, bahwa negara butuh sistem pertahanan yang nyata dan sedang terjadi, baik secara global maupun domestik atau dalam negeri, sehingga penguatan alutsista harus sesuai dengan kondisi yang terjadi kini.

"Ancaman ini seperti peretasan, penipuan online, judi online, dan terorisme. Jadi, itu semua butuh perhatian dan bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan preferensi masa lalu, melainkan untuk kebutuhan masa depan," kata Anies.

Tema debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Minggu (7/1), meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.