Komisi VII Sebut Pemerintah Tak Berdaya Terhadap Divestasi Saham PT Vale

Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, menilai pemerintah seperti tidak berdaya menghadapi divestasi saham PT Vale. Menurutnya, kedudukan pemerintah sebagai pemberi izin seharusnya bisa mengendalikan perusahaan tambang asal Brasil tersebut. 

"Pemerintah jangan mau dipermainkan Vale dan terlihat lemah. Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen, tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal," kata Mulyanto kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip laman resminya, Jumat (12/1).

Kata Mulyanto, dalam Kesimpulan Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM sudah sangat jelas, yakni mendesak Pemerintah untuk menjalankan konstitusi agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas Vale, minimal 51 persen.

Selain itu, kata dia, Indonesia juga harus diberikan hak menjadi pengendali operasional dan finansial perusahaan.

"Karena itu kami berharap pemerintah agar segera bersikap dan menciutkan lahan produksi Vale ini. Pemerintah daerah setempat sudah lama teriak-teriak, soal lahan Vale yang dianggurkan alias tidak produktif tersebut," ujarnya. 

"Bahkan dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Sulsel, Sulteng dan Sultra, para gubernur tersebut meminta agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian lahan Vale tersebut untuk dikelola daerah," tambahnya.

Oleh karena itu, politikus fraksi PKS ini berharap agar Pemerintah tak lagi memberi izin operasi produksi tambang Vale ini. Dan tidak seperti saat ini di mana Pemerintah seolah seperti disandera oleh korporasi.