Presiden Bilang Harus Jaga Netralitas, Anies: Kalau Menteri Tidak Netral Bagaimana?

Bogor, MI - Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, berharap Presiden Joko Widodo memberikan sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.

"Presiden bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yg berani apakah presiden diam saja? Kalau Presiden sudah mengatakan harus netral janganlah melawan presiden," kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1).

Menurut Anies, masyarakat menunggu ketegasan presiden Jokowi dalam memberikan sanksi kepada para menterinya yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.

"Da Kalau ada yang tidak mentaati, presiden (harus) beri sanksi pada yang tidak taat," ujarnya

Lebih lanjut, kata Anies, perlu dijelaskan pula secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.

"Rakyat ini menunggu. Hey, kita udah tahu nih, ini forbidden, tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden. Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain? Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan," tegas Anies.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.

"Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden," tuturnya.

Anies mengatakan jika banyak dugaan pelanggaran yang diabaikan, maka perbuatan serupa lainnya akan lebih banyak terjadi.

"Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.