Ingatkan Warga Gunakan Hak Suara, Sjarifuddin: Bila yang Dipilih Ingkar Janji, Tuntut!
![Reina Laura](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
![Ingatkan Warga Gunakan Hak Suara, Sjarifuddin: Bila yang Dipilih Ingkar Janji, Tuntut! Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan [Foto: Doc. MPR]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/24cb1434-3e09-48e6-858a-12e77a961084.jpg)
Jakarta, MI - Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan, melakukan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau disebut Empat Pilar MPR di Komplek Tulus Rejo, Kelurahan Muara Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1).
Di hadapan ratusan warga yang mayoritas para ibu rumah tangga, politisi Partai Demokrat itu merasa senang bisa melakukan sosialisasi sekaligus bersilaturahmi dan bertatap muka dengan warga.
“Silaturahmi membuka pintu rejeki dan dipanjangkan umur oleh Allah," kata Sjarifuddin, Selasa (23/1).
Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, memberi materi sosialisasi. Dia menjelaskan rakyat sudah capek bila sosialisasi dilakukan secara ‘top down’.
Untuk itu, dia lebih memilih dengan cara ‘bottom up’. Dengan cara itu maka komunikasi yang terjadi lebih terbuka, peserta lebih berpartisipasi.
“Jadi, cara seperti ini lebih efektif. Nah, inilah metode saya setiap menggelar sosialisasi," ujarnya.
Di tahun politik, anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu kerap mengingatkan, pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.
“Pemilu merupakan amanah dari UUD. Ikut pemilu berarti mengimplementasikan Empat Pilar MPR," tuturnya.
Pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu, tidak hanya mengingatkan warga menggunakan hak dan kewajiban, dalam pemungutan suara agar mereka tidak golput.
Pria asal Sulawesi Selatan itu, menegaskan karena menggunakan hak pilih dalam pemilu, merupakan bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara.
Lebih lanjut, dikatakan bila sudah menggunakan hak pilih maka rakyat punya hak untuk menagih janji kepada sosok yang dipilih. Bila sosok yang dipilih baik anggota legislatif, presiden dan wakil presiden ternyata tidak membuat pemilih menjadi sejahtera seperti yang dijanjikan, mereka bisa menuntut haknya.
“Kalau golput atau tidak memilih ya jangan menuntut," tandasnya.
Syarifuddin Hasan pun menyodorkan kriteria caleg, capres dan cawapres yang bisa dipilih oleh rakyat.
Kriterianya, menurut dia punya reputasi dan kontribusi pada bangsa dan negara, peduli pada keadaan rakyat serta bisa memperjuangkan apa yang dikehendaki rakyat.
Berita Sebelumnya
![Proyek DAU Pemprov Malut Terancam Gagal, SPD Belum Terbit, Proses Tender Tersendat Plt Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Abdul Farid Hasan (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/plt-kepala-bpbj-provinsi-maluku-utara-abdul-farid-hasan-foto-mird-1.webp)
Proyek DAU Pemprov Malut Terancam Gagal, SPD Belum Terbit, Proses Tender Tersendat
6 Juli 2024 16:44 WIB
![Penahanan Imran Jakub oleh KPK Bakal Picu Reformasi Besar-besaran, Pejabat Lain Siap Menyusul? Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pj-gubernur-maluku-utara-samsuddin-a-kadir-1.webp)
Penahanan Imran Jakub oleh KPK Bakal Picu Reformasi Besar-besaran, Pejabat Lain Siap Menyusul?
6 Juli 2024 02:33 WIB
![Pemprov Malut Bersinergi dengan Ombudsman RI, Targetkan Zona Hijau dalam Pelayanan Publik Pj Gubernur Malut Samsuddin A. Kadir melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI, di kediaman dinas gubernur, di Ternate, Kamis (4/7/2024) (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pj-gubernur-malut-samsuddin-a-kadir-melakukan-pertemuan-dengan-ombudsman-ri-di-kediaman-dinas-gubernur-di-ternate-kamis-472024.webp)
Pemprov Malut Bersinergi dengan Ombudsman RI, Targetkan Zona Hijau dalam Pelayanan Publik
4 Juli 2024 23:57 WIB
![Pengendalian Anggaran Proyek DAU: SPD Jadi Syarat Utama Tender di Pemprov Malut Plt Kepala BPBJ Setdaprov Malut, Abdul Farid Hasan (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/abdul-farid-2.webp)
Pengendalian Anggaran Proyek DAU: SPD Jadi Syarat Utama Tender di Pemprov Malut
4 Juli 2024 15:33 WIB
![Pemprov Malut Siap Melesatkan UMKM dan Pariwisata Lokal dengan Peluncuran Gernas BBI dan BBWI 2024 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Nurlaila Muhammad (jilbab hitam) pose bersama dengan pejabat teras Kemendesa PDTT, serta peserta kegiatan lainnya (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/staf-ahli-bidang-kemasyarakatan-dan-sdm-nurlaila-muhammad-jilbab-hitam-pose-bersama-dengan-pejabat-teras-kemendesa-pdtt-serta-peserta-kegiatan-lainnya.webp)
Pemprov Malut Siap Melesatkan UMKM dan Pariwisata Lokal dengan Peluncuran Gernas BBI dan BBWI 2024
4 Juli 2024 11:34 WIB