Kata Megawati Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Jakarta, MI - Sekertaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak, asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Hasto mengatakan, Megawati menanggapi dengan penuh ketenangan, yang justru memfokuskan agar TPN Ganjar-Mahfud, agar tetap turun kebawah menengok rakyat.

"Ibu Mega ini berkontemplasi mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Ganjar-Mahfud," kata Hasto, dikutip Kamis (25/1).

"Juga kepada anak-anak beliau mulai dari anak ranting, DPC, DPD, dan DPW simpatisan dan kader PDIP untuk pd koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah. Suara itu dr rakyat, bukan dari elite," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye, ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.

Hal tersebut disampaikan Jokowi, menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

Jokowi mengatakan, bahwa meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.

Ia juga menegaskan bahwa yang terpenting, menteri ataupun Kepala Negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negera.

"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," jelasnya.

Menurut Jokowi, sudah aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik. 

"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja," tutupnya.