Komisi IX Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Petugas KPPS


Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi tragedi pemilu 2019 yang banyak membuat petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal karena kelelahan.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya kelelahan yang dapat beresiko kematian kepada petugas KPPS saat hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
“Tragedi wafatnya ratusan petugas kpps akibat kelelahan pada pemilu 2019, jangan sampai terulang lagi. Pemerintah harus lakukan antisipasi agar tidak ada lagi petugas yang kelelahan dan meninggal pada pemilu 2024,” katanya kepada wartawan, Jumat (26/1).
Dia meminta Kementerian Kesehatan dan Komisi Pemilihan Umum, harus aktif berkoordinasi untuk membahas antisipasi kelelahan para petugas KPPS.
“Pastikan mereka menjalankan tugas dengan aman, nyaman dan terlindungi, baik fisik maupun mentalnya," pesannya.
Untuk itu, ia menyarankan agar disiapkan posko atau petugas kesehatan di setiap tempat pemungutan suara (TPS), ambulance keliling dengan tim kesehatan dan skrining kesehatan petugas KPPS.
Menurut dia, antisipasi itu perlu dilakukan di daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya belum merata dan lokasinya sulit dijangkau. "Harus menjadi langkah antisipasi yang dipertimbangkan sejak sekarang,” ujarnya.
Karena kata Netty, petugas KPPS telah berkontribusi dalam proses pelaksanaan demokrasi Indonesia, oleh sebab itu, negara harus menjamin keselamatannya.
Sebagai informasi, pada pemilu 2019 sebanyak 894 orang petugas kpps meninggal dunia dan 5.175 lainnyamengalami sakit.
Topik:
komisi-ix-dpr kpps kpu kemenkesBerita Sebelumnya
Prabowo: Presiden Sudah Berpegang Teguh Pada UU
Berita Selanjutnya
Kelakar Kaesang Sebut Dirinya Ketum Partai Santri Indonesia
Berita Terkait

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
5 Oktober 2025 12:30 WIB

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M
5 Oktober 2025 09:00 WIB

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024
5 Oktober 2025 07:30 WIB