Soal Presiden Boleh Berkampanye, Puan: Biar Rakyat Menilai
Makassar, MI - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa bisa ikut berkampanye dengan alasan aturannya ada di dalam Undang-undang Pemilu. Namun demikian, itu akan diserahkan kepada rakyat untuk menilai.
"Biar rakyat yang menilai, sebaiknya itu, presiden itu apakah menjadi Presiden Republik Indonesia ataukah kemudian diperbolehkan untuk memihak," kata Puan seusai menghadiri acara memperingati Harla PPP ke-51 tahun di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1).
Sebab, kata Puan, hal ini berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan anak sulung dari Jokowi.
Hal ini berkenaan dengan penyataan Jokowi, sebelumnya mengenai presiden boleh berkampanye untuk menjawab pertanyaan wartawan, dan menganggap itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
"Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1).
Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas, yang menunjukkan ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
"Ini saya tunjukkin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jelas dalam pasal 299 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" ujarnya.
Dia menegaskan, apa yang disampaikannya beberapa waktu lalu terkait presiden boleh melakukan kampanye adalah, ketentuan yang ada dalam Undang-undang Pemilu.
"Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-undang Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana," tegasnya.
"Kemudian juga pasal 281 juga jelas, bahwa kampanye, pemilu yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tandasnya.
Dia pun kembali meminta agar pernyataannya beberapa waktu lalu, tidak ditarik atau diinterpretasikan ke mana-mana, karena dirinya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan.
Berita Selanjutnya
Komisi III DPR ke Puan Maharani: Mengapa RUU Perampasan Aset Belum Dibahas?
22 April 2024 11:58 WIB
Mantan Ketua KPU RI: Kalau Pemilu 2024 Dinilai, Maka Hasilnya Itu Sangat Tidak Demokratis
19 April 2024 17:17 WIB
Puan Maharani Minta Petugas Siaga Hadapi Puncak Arus Balik Lebaran 2024
15 April 2024 08:43 WIB