Anies Tak Akan Dapat Posisi Apapun Dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran Jika Tak Masuk Parpol


Jakarta, MI - Pengamat Politik Citra Institute Efriza, memprediksi bahwa bekas capres nomor urut 1 Anies Baswedan tak akan ditawarkan kursi menteri pada kabinet Prabowo-Gibran.
Menurutnya hal itu disebabkan karena Anies bukanlah kader partai politik (Parpol) tertentu dalam koalisi perubahan, sehingga sulit bagi Anies mendapat tawaran tersebut.
"Anies bukan kader partai sehingga sulit mengisi jabatan pos di kementerian Prabowo-Gibran nanti. Jadi tidak ada yang akan ajukan Anies apalagi dari PKB dan Nasdem," kata Efriza saat berbincang dengan Monitorindonesia.com Jumat (26/4/2024).
Bahkan kata Efriza, meski Anies dinilai dekat dengan PKS tetap akan tampak sulit baginya mengingat hubungan buruk Anies dengan Prabowo selama Pilpres 2024.
"Dari PKS juga anies sulit memperoleh peluang selain PKS sepertinya tak akan di pemerintahan, dan Anies punya hubungan buruk dengan Prabowo di Pilpres 2024 kemarin," ujarnya.
Selain itu kata dia, upaya Anies dalam mendekatkan dirinya ke kubu Prabowo-Gibran hanya akan membuat pendukung fanatiknya kecewa.
Karena itu ia memprediksi, kalau Anies akan kembali berkecimpung dalam dunia pendidikan sebagai seorang akademisi agar tetap bisa mengkritisi pemerintahan ke depan nantinya.
"Anies sepertinya lebih memilih aktif dalam kegiatan pendidikan, dan juga mengkritisi pemerintahan nanti. Posisi Anies diperkirakan ia akan berusaha sebagai tokoh publik yang menyuarakan kritik maupun nasehat kepada Pemerintah," ujarnya.
Namun Efriza menyarankan, agar Anies sebaiknya masuk ke PKS menjadi kader agar memiliki nilai posisi tawar yang jelas dan kembali memiliki peluang pada Pilpres 2029.
"Hanya saja, semestinya Anies masuk PKS sehingga posisi tawarnya di politik lebih baik. Jika ia non partai maka sepak terjangnya layaknya tokoh akademisi saja," pungkasnya.
Topik:
Anies Baswedan Prabowo-Gibran PKS PKB Nasdem PolitikBerita Selanjutnya
Peluang PDIP dan PKS Oposisi Pemerintahan Prabowo
Berita Terkait

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang
20 September 2025 15:32 WIB

Evaluasi TAP MPR 1/2003, Taufik Basari Tekankan Pentingnya Etika Berbangsa
17 September 2025 18:52 WIB

Taufik Basari Minta Evaluasi TAP MPR 1/2003, Ingatkan Semangat Reformasi 1998
17 September 2025 14:59 WIB