DKPP Minta Penyelenggara Pemilu Jaga Integritas saat Pilkada 2024


Lampung, MI - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menekankan bahwa penyelenggara pemilu harus berintegritas dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 agar dapat berjalan dengan damai.
"Pemilu damai tidak akan terwujud kalau penyelenggara tidak berintegritas, tidak adil atau malah jadi tim sukses bakal calon," kata Anggota DKPP RI Tio Aliansyah, pada kegiatan peluncuran Pilgub Lampung, di Bandarlampung, Sabtu (27/4/2024) malam.
Oleh sebab itu, mantan Komisioner KPU Lampung itu pun mengajak dan meminta seluruh masyarakat untuk melaporkan secara langsung ke DKPP apabila melihat ada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu tidak netral dalam pilkada nanti.
"Tidak hanya tingkat KPU ataupun Bawaslu, bila ada yang melihat dan mengetahui adhoc baik panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panitia pengawas kecamatan (Panwascam) hingga penyelenggara tingkat bawahnya melakukan tindakan tidak netral bahkan merugikan laporkan, kami akan layani dengan baik," kata dia.
Sementara itu, Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin berharap seluruh elemen masyarakat menyukseskan pelaksanaan pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali, dan akan dilaksanakan pada November tahun ini.
"Tentunya saya ingin ucapkan terima kasih kepada masyarakat Lampung yang telah sukseskan pilpres dan pileg 2024," kata dia.
Namun begitu, setelah pelaksanaan pilpres dan pileg, kata dia, ke depan akan ada pilkada serentak 2024, yang juga harus didukung penuh agar berjalan sukses.
"Jadi setelah pemilu, kami saat ini sedang bersiap menyelenggarakan pilkada, saya harap semua elemen masyarakat mari kita bantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Tanpa bapak ibu sekalian tentu tidak bisa melaksanakan pilkada dengan baik," kata dia.
Topik:
DKPP Pilkada 2024Berita Sebelumnya
PDIP Tentukan Sikap Politik pada 26 Mei Mendatang
Berita Selanjutnya
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Putuskan Susunan Kabinet
Berita Terkait

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial
22 September 2025 13:40 WIB

HUT ke-13 DKPP: 5.832 Pengaduan Masuk, 52% Penyelenggara Direhabilitasi
12 Juni 2025 20:48 WIB

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK
10 Maret 2025 16:08 WIB