Komisi II DPR Nilai Belum Diterbitkannya Keppres IKN Sudah Tepat
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus (Foto: Ist) Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-ii-dpr-ri-guspardi-gaus-foto-ist.webp)
Jakarta, MI - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, menilai belum diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah tepat.
"Keppres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur seharusnya memang tidak perlu dipaksakan," kata Guspardi kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).
Sebab kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tentu menerima berbagai pertimbangan dan mendengar masukan dari pemangku pemangku kepentingan terkait.
"Apalagi pembangunan infrastruktur di IKN belum rampung secara keseluruhan," ujarnya.
Menurut dia, proses pembangunan ibu kota baru tidaklah mudah, memerlukan perencanaan yang cermat, serta teknis pekerjaan yang berat dan tepat.
Apalagi kata dia, jika Keppres telah diterbitkan oleh presiden, maka sudah tentu akan ada banyak lembaga negara yang harus segera bergeser ke IKN.
Sedangkan hingga saat ini, progres pembangunan di IKN masih belum sepenuhnya rampung dan membutuhkan waktu yang lebih panjang agar semuanya siap.
"Kalau Keppres keluar tentu otomatis ibu kota negara tidak di Jakarta lagi. Konsekuensinya, Istana, Presiden-Wakil Presiden, dan kementerian serta lembaga negara sudah harus pindah. Sementara masih banyak pembangunan yang masih belum tuntas," pungkasnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Legislator Komisi II Minta Moeldoko Tak Perlu Dorong Keppres IKN, Ini Sebabnya Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-dpr-ri-dari-fraksi-pan-guspardi-gaus-foto-ist.webp)
Legislator Komisi II Minta Moeldoko Tak Perlu Dorong Keppres IKN, Ini Sebabnya
25 Juli 2024 14:20 WIB
![Klarifikasi Soal Temuan PPATK, Komisi III: Tidak Ada Sama Sekali Anggota DPR Terbukti Bermain Judi Online Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-ketua-umum-partai-gerindra-habiburokhman-foto-midhanis.webp)
Klarifikasi Soal Temuan PPATK, Komisi III: Tidak Ada Sama Sekali Anggota DPR Terbukti Bermain Judi Online
22 Juli 2024 16:23 WIB
![Keppres IKN Belum Rampung, Moeldoko ke Setneg: Presiden Terpilih Dilantik di Ibu Kota Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/moeldoko.webp)
Keppres IKN Belum Rampung, Moeldoko ke Setneg: Presiden Terpilih Dilantik di Ibu Kota
22 Juli 2024 14:43 WIB
![Legislator Komisi II: Kualitas Pilkada Sangat Menetukan Kualitas Pemimpin di Indonesia Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpp-pks-mardani-ali-sera-foto-midhanis.webp)
Legislator Komisi II: Kualitas Pilkada Sangat Menetukan Kualitas Pemimpin di Indonesia
18 Juli 2024 20:52 WIB
![Legislator Komisi III Minta Mabes Polri Libatkan Propam dan Irwasum untuk Selesaikan Kasus Vina Cirebon Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/adang-daradjatun.webp)
Legislator Komisi III Minta Mabes Polri Libatkan Propam dan Irwasum untuk Selesaikan Kasus Vina Cirebon
18 Juli 2024 12:41 WIB