Gelar Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Ajak Nelayan Pangandaran Ikut Awasi Pilkada 2024 Bersama-sama

Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali menggelar forum warga pengawasan partisipatif bersama kelompok nelayan di Pangandaran, Jawa Barat. 

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, mengatakan forum tersebut sengaja dibuat untuk melibatkan para nelayan agar ikut mengawasi bersama jalannya Pilkada Serentak Tahun 2024.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada kelompok nelayan agar menolak dan melaporkan jika ada tindakan politik uang.

Dalam forum warga yang dihelat di tepi pantai Pangandaran itu, Lolly mendorong masyarakat untuk memberikan hak suaranya di Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan, satu suara sangat penting bagi masa depan daerah.

"Kita semua adalah warga negara yang suaranya ketika masuk TPS sama seperti bupati, sama seperti presiden, tidak ada yang lebih rendah atau tinggi. Suara kita semua utuh tidak setengah atau separuh," kata Lolly dalam Forum Warga yang digelar Bawaslu Pangandaran di Cagar Alam Pangandaran, Sabtu (27/7/2024).

Lolly menilai, rugi bagi warga yang tak terlibat mengawasi, karena bisa jadi calon yang bersih dan berintegritas bisa kalah apabila pelaksanaan pemilihan tidak benar. Sebab itu kata dia, penting bagi nelayan untuk bisa ikut mengawasi jalannya proses pemilihan. 

"Mari kita awasi, prosesnya (pemilihan) harus benar, pastikan hak pilih kita ada dalam daftar pemilih tetap (DPT), prosesnya harus benar sehingga siapapun yang terpilih adalah pemimpin terbaik yang dimiliki Pangandaran," ucap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas itu.

Setelah forum ini, Lolly meminta kepada para nelayan yang hadir untuk tidak sungkan berdiskusi dengan para pengawas pemilu di Pangandaran. Dia berharap ada forum lanjutan berdiskusi terkait tata cara pelaporan apabila ada pelanggaran maupun untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan, menyampaikan forum warga ini adalah bagian upaya Bawaslu dalam merangkul masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan Pemilihan 2024. Dia melihat hak masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilih, namun juga mengawal proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil.

Iwan turut mengajak para nelayan untuk sepakat menolak praktik politik uang. Bagi dia, politik uang merupakan cikal bakal munculnya mental koruptif. 

“Adanya koruptor berawal dari budaya transaksi politik uang. Sepakat tidak tolak politik uang? Kita harus bisa melihat calon pemimpin dari integritas dan programnya itu penting untuk masa depan kesejahteraan kita semua, termasuk kelompok nelayan," kata dia.***