Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo: Pecat yang Terlibat Kasus Bunuh Diri Program Dr Spesialis
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
![nggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo: Pecat yang Terlibat Kasus Bunuh Diri Program Dr Spesialis Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/nggota-komisi-ix-dpr-rahmad-handoyo-pecat-yang-terlibat-kasus-bunuh-diri-program-dr-spesialis.webp)
Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyayangkan kasus bunuh diri yang dialami oleh salah satu mahasiswi, yang sedang mengambil pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro (Undip).
Terlebih penyebab bunuh diri yang dilakukan, karena adanya perundungan yang dialami mahasiswi tersebut.
"Sangat disayangkan dan memprihatinkan sekali terjadinya kasus bunuh diri peserta sekolah dokter spesialis di UNDIP, ini membuktikan tidak ada perubahan. Dan terus terjadi perundungan yang dilakukan dunia pendidikan dokter spesialis di Indonesia," tegas Handoyo, Kamis (15/8/2024).
Di saat Indonesia sedang mengalami sangat kekurangan dokter spesialis, lanjut dia, perundungan makin menghambat terciptanya dokter spesialis ini.
"Karena dampak perundungan antara lain ada yang bunuh diri, stres dan sampai depresi, banyak yang berkeinginan bunuh diri maupun melukai diri sendiri, akibat beban psikologis dari proses pendidikan, adanya yang mengundurkan diri, karena tidak kuat (akan) beban pendidikan," tuturnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta agar siapapun yang terlibat dalam kasus ini, dapat segera dipecat."Maka atas dasar ini dan untuk memunculkan efek jera, maka pecat siapa saja yang turut berkontribusi akan terjadinya perundungan kasus di Undip ini. Kalau tidak ada yang dipecat, akan muncul lagi korban berikutnya dan perundungan terus berjalan," tegas Rahmad.
Tak hanya itu, Legislator dari Fraksi PDIP ini juga mendorong agar pihak kepolisian dapat mendalami dan menginvestigasi secara menyeluruh, kemungkinan adanya potensi kasus yang mengarah ke ranah pidana.
"(Kami juga) mendesak Pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan Kementerian Kesehatan, untuk investigasi secara tuntas sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan program dokter spesialis, yang fokus pada pendidikan, serta memberantas segala bentuk perundungan di dunia pendidikan dokter spesialis," tandasnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Legislator Dorong Pemerintah Buat Aturan Teknis Soal Makanan Sehat Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/2021/07/AA91AB3D-473C-4726-BDA8-B2994C262518.jpeg)
Legislator Dorong Pemerintah Buat Aturan Teknis Soal Makanan Sehat
9 Agustus 2024 15:26 WIB
![Komisi IX Minta Kemenkes Tak Sembarang Memberi Izin Praktik Klinik Kecantikan Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/irma-suryani-1.webp)
Komisi IX Minta Kemenkes Tak Sembarang Memberi Izin Praktik Klinik Kecantikan
3 Agustus 2024 21:00 WIB
![DPR Dorong KPK Dalami Kasus Dugaan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan di Tiga RS Ilustrasi BPJS Kesehatan (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bpjs-kesehatan-1.webp)
DPR Dorong KPK Dalami Kasus Dugaan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan di Tiga RS
2 Agustus 2024 21:03 WIB
![Diduga Ada Dorongan Asuransi Swasta, Komisi IX Tolak Penerapan Satu Tarif BPJS Kesehatan KRIS Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/irma-suryani-1.webp)
Diduga Ada Dorongan Asuransi Swasta, Komisi IX Tolak Penerapan Satu Tarif BPJS Kesehatan KRIS
12 Juli 2024 12:05 WIB
![Komisi IX DPR: Selesaikan Dulu Carut-marut BPJS Kesehatan, Baru Terapkan KRIS! BPJS Kesehatan (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/2022/06/5e96703bb432c_Sanksi-kalau-Nunggak-BPJS-Kesehatan.jpg)
Komisi IX DPR: Selesaikan Dulu Carut-marut BPJS Kesehatan, Baru Terapkan KRIS!
6 Juni 2024 16:44 WIB