Bahlil Minta Rapat Tertutup Soal Penambangan Liar, Legislator Khawatir Ada Kesan Deal Politik Antara DPR dan Pemerintah

Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, mengkritik keras rencana Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang ingin membahas penanganan penambangan ilegal (illegal mining) secara tertutup dengan Komisi VII DPR. 

"Kalau sekedar menginfokan peta masalah penambangan ilegal, masyarakat dan DPR sudah tahu. Jadi ngapain harus pakai rapat tertutup," kata Mulyanto, dikutip Kamis (29/8/2024). 

Menurutnya urusan penambangan ilegal merupakan isu besar yang sedari dulu sudah diketahui publik, sehingga sudah sewajarnya rapat terbuka untuk umum. 

Pasalnya kata dia, maraknya penambangan ilegal sudah bukan rahasia lagi, apalagi jika adanya beking dari aparat terhadap tambang ilegal tersebut. 

“Pembahasan terkait tambang ilegal ini justru harus terbuka. Karena masyarakat berhak tahu soal strategis seperti ini. Bukan malah tertutup," ujarnya. 

Mulyanto khawatir, jika rapat dilakukan secara tertutup hanya akan menambah kecurigaan publik soal adanya deal-deal politik dalam illegal mining. 

"Kalau tertutup malah akan timbul kesan tidak serius atau ada deal politik yang merugikan masyarakat," tegas Mulyanto.

Untuk itu, Mulyanto pun meminta Bahlil agar segera mendesak Presiden mengesahkan pembentukan satgas penambangan ilegal.

Karena, hanya melalui satgas tersebut semua informasi penting yang dimiliki Bahlil soal ilegal mining bisa segera ditindak lanjuti.

"Dengan rapat tertutup akan menimbulkan dugaan yang kurang baik bagi Pemerintah maupun DPR. Nanti dikira masyarakat DPR dan Pemerintah deal-deal soal penambangan ilegal ini," pungkasnya.