DPR Minta Para Kandidat Pilkada Saling Respons Gagasan

![Syaiful Huda Anggota DPR RI Syaiful Huda [Foto: Antara]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/syaiful-huda.webp)
Jakarta, MI - Anggota DPR RI Syaiful Huda mengatakan bahwa para kandidat harus saling merespons gagasan, rencana program atau kebijakan antara satu sama lain, dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar terjadi diskursus di ruang publik.
Dia mengatakan respons tersebut, diperlukan agar gagasan yang dilontarkan oleh salah satu kandidat bisa teruji. Jika suatu gagasan tidak ada respons dari kandidat lain, maka hal itu hanya akan menjadi monolog dan klaim sepihak saja.
"Harus malahan. Harus dikritik dan dipastikan semua program yang dilontarkan objektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan," kata Syaiful di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Dia menyampaikan hal itu, berkaitan dengan munculnya respons terhadap gagasan yang dilontarkan oleh para bakal kandidat, dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia pun mendukung adanya hal tersebut, walaupun kini penetapan pasangan calon (paslon) belum dilakukan KPU.
Menurut Syaiful, dalam Pilkada harus terjadi suatu perdebatan yang bisa dilihat oleh publik secara umum. Karena menurutnya Pilkada tidak melulu hanya soal kemampuan logistik saja, melainkan juga beradu kemampuan di level lainnya.
"Jadi sekali lagi nggak usah menyerang pribadi, serang lah programnya," ujarnya.
Adapun dalam Pilkada Jakarta, sudah muncul gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh para pasangan calon. Salah satunya adalah, rencana bakal calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun, yang ingin menggratiskan biaya sewa Stadion Jakarta International Stadium.
Hal itu kemudian direspons oleh bakal kandidat lainnya, yakni Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat itu, mengaku akan lebih mendengar aspirasi dari Persija dan Jakmania dibandingkan menyampaikan janji-janji terlebih dahulu.
Topik:
DPR Pilkada 2024 Pilgub JakartaBerita Terkait

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!
18 Oktober 2025 18:37 WIB

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026
16 Oktober 2025 16:51 WIB

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain
14 Oktober 2025 14:55 WIB

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!
14 Oktober 2025 02:31 WIB